Pemerintah Perlu Gandeng Swasta untuk Tingkatkan Layanan Haji

Jakarta: Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII, Wahidin Halim, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah sebagai regulator dinilai perlu melibatkan pihak swasta sebagai operator.

"Saya setuju bahwa pemerintah sebagai regulator, sementara operator diserahkan, katakanlah ke swasta. Itu konsep good governance (pemerintahan yang baik) memang begitu," ujar Wahidin dalam RDPU Komisi VIII dengan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.

Menurut Wahidin, dalam konsep good governance memang diperlukan keterlibatan pihak swasta untuk membagi tugas dan tanggung jawab. Termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji agar terlaksana semakin baik.

"Memang ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Tapi apakah asosiasi ini bisa kita percaya sebagai operator yang baik dan mampu melaksanakan menyelenggarakan haji?" kata legislator dari Dapil Banten III itu.

Wahidin menyinggung banyaknya asosiasi penyelenggara haji dan umroh. Dia khawatir terlalu banyak asosiasi menyebabkan persaingan yang tidak sehat, termasuk untuk mendapatkan kuota haji tambahan.

"Apa salahnya asosiasi diintegrasikan, disatukan. Karena konon kabarnya kini sudah mulai bersaing untuk mendapatkan kuota haji tambahan. Ini terjadi semacam perebutan kepentingan. Kurang bagus itu nanti kalau menjadi kebiasaan," ujar dia.