Pemanfaatan AI Harus Mampu Tingkatkan Layanan Masyarakat

Jakarta: Pemanfaatan artificial intelligence (AI) di pemerintahan harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipahami. Hal ini sebagai bagian upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. 

"Penerapan AI dalam pemerintahan harus optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pemahaman masyarakat terhadap AI belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis AI," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Pemerintahan Berbasis Artificial Intelegence (AI) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025. 

Menurut Lestari, pemanfaatan AI dalam pemerintahan sejatinya berbicara tentang kehidupan keseharian masyarakat di masa depan. Pemanfaatan AI dalam proses pemerintahan memiliki konsekuensi sosial dan politik, selain peningkatan layanan publik yang diharapkan. 

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan aspek akuntabilitas dan etika, harus menjadi dasar setiap kerja berbasis AI. Menurut dia, kedaulatan digital dalam penerapan AI dalam pemerintahan harus menjadi perhatian serius dan dipersiapkan secara matang. 

Kebijakan etika, kesiapan SDM, infrastruktur dan integrasi data, tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, itu sangat dibutuhkan dalam implementasi AI di Tanah Air. 

Transformasi Digital Jadi Kebutuhan

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono, berpendapat transformasi digital bukan merupakan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus bisa dimanfaatkan. Sehingga, pemerintah mendorong penerapan AI dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor digital yang aman dan berpihak kepada kebutuhan publik. 

Menurut Aries, pemanfaatan AI merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Aspek infrastruktur, tata kelola, keamanan, privasi, dan kompetensi, ujar Aries, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menerapkan AI dalam pemerintahan. 
 

Baca Juga:  Wapres Gibran Dorong Penggunaan AI dan Drone untuk Modernisasi Pertanian

Sejumlah langkah, tambah dia, seperti kesiapan regulasi, dukungan aplikasi, infrastruktur, pusat data, dan transfer teknologi dengan negara-negara yang sudah menerapkan AI, sudah dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan pemanfaatan AI di tanah air. 

Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Hammam Riza, berpendapat AI atau kecerdasan artifisial berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Hammam, diperkirakan kontribusi AI pada PDB Indonesia pada 2030 bisa mencapai USD366 miliar. 

Ekonomi digital, ujar dia, digadang-gadang menjadi penghela ekonomi nasional di masa datang. Dia mengungkapkan sejak 2020, telah menyiapkan strategi nasional dalam penerapan kecerdasan buatan. 

Dalam strategi itu, ujar Hammam, tercatat lima sektor yang direncanakan dalam transformasi pemanfaatan AI, yaitu, sektor kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan pengembangan smart city. 



Menurut Hammam, Gen Z akan menjadi pusat transformasi AI. Sehingga, dibutuhkan langkah segera untuk mempersiapkan Gen Z agar mampu menjadi bagian dari transformasi tersebut. 

Literasi terkait AI, tambah Hammam, harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesiapan digital masyarakat, dalam menyikapi kecepatan perkembangan teknologi. Kunci keberhasilan penerapan AI pada pemerintahan, menurut Hammam, dapat dilihat dari meratanya akses pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. 

Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Marsudi Wahyu Kisworo, mengungkapkan di kalangan peneliti saat ini berkembang pendapat di masa datang akan terjadi ledakan kecerdasan seiring berkembangnya AI. Menurut Marsudi, AI seperti manusia yang pada saat lahir bodoh dan setelah banyak belajar dan menyerap data menjadi cerdas. 

Marsudi berpendapat pemerintah dapat menerapkan AI melalui dua jalur, yaitu jalur automasi dan jalur analitik. Menurut dia, inti dari keberhasilan transformasi teknologi adalah perubahan mindset dan culture dari masyarakat. 

Transformasi digital AI, ujar Marsudi, harus memiliki fondasi AI, blockchain technology, data analysis, internet of things, integrasi teknologi, keamanan, dan privasi. 

Marsudi menilai, dalam pemanfaatan AI pada pemerintahan harus dibuat frame work terlebih dahulu. Pasalnya, tegas dia, bila tidak ada frame work, proses pengembangannya tidak terarah dan diyakini upaya tersebut tidak akan berhasil. 

Keamanan Layanan Digital

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, berpendapat transformasi digital AI tidak semata soal teknologi, lebih dari itu bagaimana AI mendapat kepercayaan publik. Selain itu, ujar Andina, diperlukan infrastruktur data yang aman dan berdaulat dalam penerapan AI di Tanah Air. 

Menurut dia, negara harus memiliki kewenangan penuh dalam mewujudkan keamanan layanan digital yang diakses masyarakat. Oleh karena itu, DPR mendorong segera terwujudnya frame work regulasi AI yang melindungi setiap warga negara. 

Dia menyampaikan pengimplementasian AI dalam pemerintahan akan berhasil bila SDM-nya memiliki kompetensi yang memadai. 
 

Baca Juga:  Pakai Blockchain hingga AI, Layanan Pertanahan Bakal Full Digital di 2028

Wartawan senior, Saur Hutabarat, berpendapat dalam pemanfaatan AI dalam pemerintahan yang utama adalah soal kejujuran. Kalau data yang dipakai tidak jujur, kecerdasan buatan (AI) itu akan menghasilkan yang tidak jujur. 

Jika kebijakan kepublikan yang akan diterapkan oleh pemerintah sudah menyimpang sejak dalam pikiran, maka hasilnya juga menyimpang. Jadi dua aspek penting pemanfaatan AI dalam pemerintahan adalah terkait kejujuran dan pro kepublikan. 

Pemanfaatan AI, tambah Saur, juga berdampak kehilangan jeda berpikir pada manusia yang merupakan persoalan serius. Menurut Saur, kecerdasan buatan itu sangat unggul dalam kecepatan. Sehingga manusia bisa kehilangan jeda dalam berpikir. 

"Berpikir itu bukan milik mesin, tetapi milik manusia. Karena dialah yang mampu berkontemplasi," ujar Saur.