Hamas Sebut Telah Menerima Jaminan Perang Gaza Sepenuhnya Berakhir

Gaza: Hamas mengatakan bahwa mereka telah menerima jaminan dari para mediator dan Amerika Serikat (AS) bahwa perang Israel di Jalur Gaza telah "sepenuhnya berakhir."

Dalam pidato yang direkam sebelumnya, pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, mengumumkan perjanjian gencatan senjata dengan Israel dan menguraikan langkah-langkah segera, termasuk penarikan pasukan Israel, pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ia mengatakan, perjanjian tersebut juga mencakup pembebasan tahanan besar-besaran, dengan 250 warga Palestina menjalani hukuman seumur hidup di penjara Israel dan 1.700 lainnya yang ditangkap setelah 7 Oktober 2023 akan dibebaskan, di samping semua tahanan anak-anak dan perempuan.

“Kami telah menerima jaminan dari saudara-saudara kami, para mediator, dan pemerintah AS, yang semuanya menegaskan bahwa perang telah berakhir sepenuhnya,” kata al-Hayya, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 10 Oktober 2025.

Ia mengatakan Hamas akan terus berkoordinasi dengan faksi-faksi nasional dan Islam untuk melaksanakan langkah-langkah yang tersisa, melindungi kepentingan Palestina, dan mengupayakan penentuan nasib sendiri serta pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Pada 29 September, Presiden AS Donald Trump meluncurkan rencana gencatan senjata 20 poin untuk Gaza yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sekitar 2.000 tahanan Palestina, gencatan senjata permanen, dan penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.

Kesepakatan antara Hamas dan Israel pertama kali diumumkan oleh Trump pada Kamis pagi, dan kemudian dikonfirmasi oleh Tel Aviv.

Fase kedua dari rencana tersebut menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab dan Islam, serta pelucutan senjata Hamas. Rencana ini juga menetapkan pendanaan dari Arab dan Islam untuk pemerintahan baru dan rekonstruksi wilayah kantong tersebut.