Pemilih Taiwan Tolak 'Recall' 24 Legislator Oposisi, DPP Gagal Kuasai Parlemen

Taipei: Masyarakat Taiwan menolak upaya untuk mencopot 24 anggota parlemen dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT), menurut hasil resmi pemilihan umum ‘recall’ yang diumumkan Sabtu, 27 Juli. Hasil ini menjadi pukulan bagi Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te, yang berharap bisa mengambil alih kendali parlemen melalui pemilu sela.

Seluruh suara recall terhadap 24 legislator KMT ditolak, sebagaimana tercatat dalam penghitungan suara langsung oleh media Taiwan hanya beberapa jam setelah pemungutan suara berakhir pukul 08.00 GMT.

Mengutip dari Al Jazeera, Minggu, 27 Juli 2025, upaya recall ini diinisiasi oleh kelompok sipil yang didukung DPP, dengan tudingan bahwa para legislator KMT bersekongkol dengan Tiongkok.

KMT, yang selama ini mendorong hubungan lebih erat dengan Beijing, menguasai parlemen Taiwan dengan dukungan Partai Rakyat Taiwan (TPP). Mereka menyebut kampanye recall ini sebagai upaya kudeta politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari DPP.

“Biarlah sandiwara politik ini berakhir di sini,” ujar Ketua KMT Eric Chu kepada awak media.

“Tak seorang pun boleh kalah dalam pemilu, lalu balas dendam lewat recall. Presiden Lai sebaiknya meminta maaf dan berhenti dengan intrik politiknya,” tambah dia.

Sekretaris Jenderal DPP, Lin Yu-chang, mengatakan partainya menerima hasil pemilu ini dengan rendah hati. Ia menekankan bahwa proses ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai soal menang atau kalah antar partai, dan menyatakan DPP akan merenungkan secara serius tanggapan masyarakat.

Sebelum pemungutan suara, lembaga analisis risiko Eurasia Group menilai peluang keberhasilan DPP mencopot minimal 12 legislator KMT sebesar 60 persen. Jika berhasil, DPP berpeluang merebut kembali mayoritas lewat pemilu sela tahun ini untuk mengisi kursi kosong.

Namun dengan kegagalan ini, harapan DPP untuk menguasai kembali 113 kursi parlemen sementara pupus—setidaknya hingga pemungutan suara recall tahap kedua terhadap tujuh legislator KMT lainnya pada 23 Agustus mendatang.

Kampanye recall ini telah mendominasi politik Taiwan selama berbulan-bulan, memicu unjuk rasa massal dari kedua kubu, hingga memenuhi tajuk utama media dan perdebatan di media sosial.

Meski Presiden Lai menang dalam pemilu presiden tahun lalu, partainya kehilangan mayoritas di parlemen. Sejak saat itu, oposisi menggunakan kekuatannya untuk menekan kebijakan pemerintah, termasuk memotong anggaran pertahanan—hal yang menjadi perhatian besar di tengah ancaman militer dari Tiongkok.

Ketegangan domestik ini terjadi seiring dengan meningkatnya tekanan militer dan diplomatik dari Beijing terhadap Taiwan, yang dianggap sebagai bagian dari wilayahnya. Presiden Lai telah beberapa kali menawarkan dialog, namun ditolak oleh China yang menyebutnya sebagai “separatis.”

Kampanye recall ini diawasi ketat oleh Beijing. Kantor Urusan Taiwan dan media pemerintah Tiongkok bahkan secara terbuka mendukung narasi KMT dan mengecam pemerintah Lai. Taipei menuding bahwa Tiongkok secara terang-terangan berupaya mengintervensi proses demokrasi Taiwan.

Pendukung recall menuduh KMT “menjual Taiwan” lewat kunjungan ke Tiongkok, tidak mendukung anggaran pertahanan, dan menciptakan kekacauan di parlemen. Sebaliknya, KMT membalas dengan menyebut pemerintahan Lai sebagai “diktator” dan menyebarkan “teror hijau” — merujuk pada warna partai DPP.

Baca juga:  Taiwan Gelar Pemilu Recall Terbesar, Tiongkok Memantau dengan Ketat