DPR Sahkan 10 RUU Kabupaten Kota di Sulawesi

Jakarta: Sebanyak 10 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten kota di Sulawesi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu ditetapkan pada Rapat Paripurna ke-25 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

"Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Kemudian, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan undang-undang itu diperlukan agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki UU terkait pembentukannya masing-masing, tanpa digabung dengan UU lain.

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945. Yakni, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi hingga kabupaten dan kota, yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.
 

1. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
2. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo.
3. RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara.
8. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara.
9. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara.
10. RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.