AS Disebut Berencana Mundur dari UNESCO karena Terlalu Pro-Palestina

Washington DC: Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan akan kembali menarik diri dari keanggotaan UNESCO, badan kebudayaan PBB, karena dianggap terlalu condong mendukung Palestina, menerapkan kebijakan keberagaman yang ekstrem, dan terlalu terbuka terhadap pengaruh Tiongkok.

Melansir New York Post pada Selasa, 22 Juli 2025, keputusan ini diambil usai Presiden Donald Trump memerintahkan tinjauan selama 90 hari terhadap keberadaan AS di UNESCO sejak Februari lalu. Fokus utama peninjauan tersebut adalah menilai adanya sentimen anti-Semit dan anti-Israel di tubuh organisasi.

"Presiden Trump telah memutuskan untuk menarik Amerika Serikat dari UNESCO — organisasi yang mendukung agenda sosial dan budaya yang terpecah-belah dan bertentangan dengan kebijakan sehat yang dipilih rakyat Amerika pada November lalu," ujar Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly.

Kelly menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, AS akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dan hanya terlibat dalam organisasi internasional yang sejalan dengan nilai-nilai Amerika.

Langkah tersebut merupakan reaksi terhadap sejumlah kebijakan UNESCO yang dinilai terlalu "woke", termasuk publikasi toolkit anti-rasisme pada 2023 dan inisiatif bertajuk "Transforming MEN’talities" pada 2024, yang mendorong negara-negara anggota mengadopsi kebijakan kesetaraan rasial dan membentuk pandangan baru tentang norma gender.

UNESCO bahkan menerbitkan laporan soal penggunaan video game untuk mempromosikan kesetaraan gender dan perilaku antisdiskriminasi.

Selain itu, AS mengecam keras keputusan UNESCO yang kerap menyebut Palestina sebagai wilayah "terjajah" dan menjadikan situs suci Yahudi sebagai warisan budaya Palestina. Langkah ini dinilai anti-Israel dan mengabaikan fakta historis yang penting bagi komunitas Yahudi. UNESCO juga dikritik karena mengutuk agresi militer Israel ke Gaza tanpa menyinggung kekejaman Hamas di wilayah tersebut.
 

Baca Juga: AS Resmi Tinggalkan WHO Pada 22 Januari 2026

Keputusan Trump juga dipicu oleh kekhawatiran atas meningkatnya pengaruh Tiongkok di UNESCO. Beijing disebut sebagai penyandang dana terbesar kedua UNESCO, dan tokoh-tokoh penting asal Tiongkok seperti Xing Qu menduduki jabatan kunci di organisasi tersebut.

Pemerintahan Trump menuding bahwa Tiongkok memanfaatkan posisi itu untuk mendorong standar global yang menguntungkan Beijing, termasuk meminimalkan peran minoritas seperti Muslim Uighur dalam narasi sejarah nasional mereka.

"Tiongkok telah menggunakan pengaruhnya di UNESCO untuk memaksakan agenda yang menguntungkan Partai Komunis," ujar seorang pejabat Gedung Putih kepada New York Post.

Ini bukan pertama kalinya AS keluar dari UNESCO. Trump juga pernah menarik AS dari badan tersebut pada 2017 dengan alasan serupa. AS kemudian bergabung kembali pada 2023 di bawah pemerintahan Joe Biden dengan janji untuk melunasi lebih dari USD 600 juta tunggakan iuran. Namun kini, Trump kembali membalik kebijakan itu.

Jika benar-benar terjadi, ini akan menjadi kali ketiga AS keluar dari UNESCO sejak pertama kali melakukannya pada 1983 di era Presiden Ronald Reagan. Saat itu, AS menuduh UNESCO terlalu politis, anti-pasar bebas, dan tidak efisien secara anggaran.

Belum ada pernyataan resmi dari pihak UNESCO terkait rencana penarikan diri AS kali ini. Namun pengamat menilai bahwa keputusan tersebut dapat memperdalam ketegangan diplomatik antara Washington dan PBB, serta melemahkan kerja sama internasional di bidang budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.