Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel). Foto: Istimewa.
Jakarta: Penangkapan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT) menjadi sorotan besar. Pasalnya, Noel tercatat sebagai menteri pertama di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terseret kasus dugaan korupsi
Noel terseret dalam kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
K3 sendiri berkaitan dengan semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan, serta kesehatan tenaga kerja di tempat kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 mengatur berbagai aspek. Misalnya, peralatan kerja, tempat kerja, tenaga kerja, prosedur kerja, ahli K3, serta laporan kecelakaan.
Dari Aktivis ke Kursi Menteri
Noel dikenal publik sejak masa reformasi sebagai salah satu aktivis. Jejak perjuangannya di jalanan sempat menempatkannya sebagai sosok vokal dalam isu demokrasi dan pemberantasan korupsi.
Namun perjalanan kariernya membawanya masuk ke lingkaran politik, hingga dipercaya menduduki kursi wakil menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dalam Kabinet Merah Putih.
Penunjukan Noel sempat menimbulkan pro-kontra di kalangan publik. Ada yang melihatnya sebagai simbol aktivis yang berhasil masuk struktur kekuasaan, namun ada pula yang menganggapnya kehilangan idealisme perjuangan 98.
Tersandung OTT KPK
Kejutan datang ketika KPK melakukan OTT terhadap Noel. Dalam operasi itu, lembaga antikorupsi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi.
Kasus ini menjadi pukulan bagi Kabinet Merah Putih, mengingat Noel adalah menteri pertama yang terjerat korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Reaksi Publik dan Elite Politik
Publik menyoroti ironi perjalanan Noel. Dari aktivis yang pernah lantang melawan rezim otoriter, kini justru terjebak kasus korupsi. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberi apresiasi kepada KPK. Ia menilai penangkapan Noel menjadi bukti lembaga antikorupsi mulai kembali independen.
Mahfud juga menyebut Presiden Prabowo konsisten tidak melindungi pejabat yang terjerat kasus hukum, meski berasal dari lingkaran partainya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga ikut merespons kasus ini, menurutnya Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah menegaskan tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.
"Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Dasco mengatakan Presiden Prabowo tak berupaya melindungi koruptor. Meskipun yang tersangkut kasus merupakan anak buahnya.
"Sehingga yang pasti presiden tidak akan melindungi. Bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji," ucap Dasco.
Pukulan Politik, Tapi Tak Bakal Dilindungi Presiden
Kasus Noel tak hanya jadi urusan hukum, tetapi juga menjadi pukulan politik bagi
Kabinet Merah Putih. Penangkapan ini bisa menimbulkan persepsi publik soal integritas kabinet yang baru berjalan.
Namun, bagi sebagian pengamat, kasus ini bisa jadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmen antikorupsi dengan tidak mengintervensi proses hukum dan membiarkan KPK bekerja secara independen.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku prihatin karena salah satu anggota kabinetnya terjaring OTT. "Kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan salah satu anggota Kabinet Merah Putih (KMP) diinfokan jadi salah satu yang kena operasi tersebut," ujar Prasetyo.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam bekerja. Tidak menyalahgunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Prabowo bahkan menyatakan tidak ada akan melindungi anak buahnya yang menjadi mafia tambang atau korupsi dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons penangkapa Noel Ebenezer. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan tak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi.
"Perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.
Streaming