Arab Saudi–Mesir Tegaskan Dukungan Palestina Merdeka, Desak Hentikan Blokade Gaza

Jeddah: Arab Saudi dan Mesir menyerukan penghentian segera perang Israel di Gaza, mendesak komunitas internasional meningkatkan tekanan untuk mencapai gencatan senjata, serta membuka jalur bantuan kemanusiaan ke wilayah yang diblokade tersebut.

Dalam pertemuan darurat menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah pada Senin kemarin, Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan meminta tindakan cepat untuk menghentikan pelanggaran Israel dan memastikan bantuan masuk ke Gaza.

“Semua bentuk bantuan penting harus disalurkan kepada rakyat Gaza,” ujarnya, menekankan bahwa praktik Israel merupakan ancaman terbesar bagi keamanan dan perdamaian kawasan.

Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 26 Agustus 2025, Pangeran Faisal menolak ekspansi permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki dan menyambut menguatnya konsensus internasional untuk solusi dua negara, menegaskan hak Palestina membentuk negara merdeka.

Sementara Menlu Mesir Badr Abdelatty meminta dunia menekan Israel agar menerima proposal gencatan senjata yang didukung AS dan telah disetujui Hamas, mencakup gencatan senjata 60 hari dan akses penuh bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut lebih dari 5.000 truk bantuan tertahan di perbatasan Mesir akibat pembatasan Israel, padahal Gaza membutuhkan sedikitnya 700 truk per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar 2,4 juta penduduknya.

Abdelatty menuduh Israel menggunakan kelaparan dan pengepungan sebagai senjata untuk memaksa pengungsian warga Palestina, sebuah skenario yang ditolak keras oleh Mesir. Ia juga mengecam retorika “Israel Raya” sebagai “arogan dan tidak dapat diterima.”

Pertemuan darurat yang dipimpin Menlu Turki Hakan Fidan menitikberatkan pada koordinasi sikap negara-negara anggota dalam menghadapi agresi Israel, sekaligus menegaskan dukungan bagi perjuangan Palestina menuju kemerdekaan.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.700 warga Palestina dan menyebabkan kehancuran luas disertai ancaman kelaparan.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

Baca juga:  Indonesia Sudah Kirim 81,7 Ton Bantuan ke Gaza