14.000 Rumah di Kabupaten Bogor Tidak Layak Huni

Bogor: Jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat ini ada sekitar 14 ribu unit. Angka ini kini jadi perhatian serius pemerintah setempat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menargetkan penyelesaian masalah rutilahu ini rampung dalam kurun maksimal tiga tahun. Dua tahun lebih cepat dari proyeksi umum sebelumnya lima tahun. 

"Kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” kata Rudy melalui keterangan pers, Minggu, 29 September 2025.
 

Baca: Kemendagri Minta Pemda Pakai SIPD

Rudy menjelaskan dalam rangka percepatan itu, melalui APBD Perubahan 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan anggaran untuk memperbaiki 3.750 unit yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa. 

Dia menjelaskan program tersebut berjalan paralel dengan intervensi pembangunan lain, termasuk melalui sinergi bersama TNI, Polri, hingga program pusat melalui DPR RI.

“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” ungkap Rudy Susmanto.

Rudy menegaskan seluruh data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis. Mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, agar program benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya keberhasilan percepatan program Rutilahu akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah. Meski demikian pihaknya optimistis target ini dapat tercapai karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif. 

Dia menyebut sektor ekonomi lokal menunjukkan tren stabil seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.

“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kami tidak ingin mereka menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian yang lebih baik,” ujarnya.