Mensos: Tenaga Pengajar Sekolah Rakyat Tak Gunakan Guru ASN

Jakarta: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) dan belum penempatan. Alasan tidak memakai guru ASN, PPPK, atau honorer yang ada karena tidak ingin menganggu guru-guru yang selama ini sudah bekerja untuk daerah.

“ASN, PPPK, atau honorer itu umumnya sudah di daerah, memang dibutuhkan, dan umumnya daerah kekurangan guru. Maka menurut (Kementerian) Dikdasmen, prioritasnya adalah mengambil guru-guru yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) tetapi belum penempatan,” papar Gus Ipul kepada Media Indonesia, Senin, 7 April 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan pihaknya tidak ingin mengganggu rasio guru-siswa di sekolah yang dikelola pemerintah daerah (pemda). Baik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
 

Baca juga:  Kemensos Siapkan 2 Sekolah Rakyat di Magelang

“Maka yang disiapkan adalah memang yang sudah siap, belum ada penempatan. Kita prinsipnya tidak ingin mengganggu guru-guru yang memang selama ini telah mengajar di daerah,” ungkap dia.

Walaupun sudah memiliki kualifikasi untuk mengajar, guru PPG tersebut akan diseleksi lagi untuk bisa menjadi pengajar di Sekolah Rakyat. Selain dilihat kualifikasinya, perekrutan mengutamakan tenaga pengajar dari daerah tempat berdirinya sekolah itu.

“Misalnya di Kabupaten Nganjuk, maka guru-guru yang diprioritaskan adalah guru-guru di dekat situ yang telah mengikuti program PPG untuk mengikuti tes lagi untuk bisa mengajar di Sekolah Rakyat. Prioritasnya PPG yang tersebar di berbagai daerah, jumlahnya lebih dari 50 ribu,” ujar dia. (Ihda Firdausya)