Mesir, Yordania, Prancis Tekan Israel untuk Akhiri Perang Gaza

Kairo: Para pemimpin Mesir, Yordania, dan Prancis pada Senin menyerukan tekanan internasional pada Israel untuk mengakhiri serangan mematikannya di Jalur Gaza.

Seruan itu disampaikan selama pertemuan puncak Kairo tentang Gaza yang dihadiri oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Raja Yordania Abdullah II untuk membahas situasi di daerah kantung Palestina tersebut.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh Pengadilan Kerajaan Yordania, ketiga pemimpin tersebut menyerukan kepada masyarakat internasional "untuk mendorong penghentian perang Israel di Gaza, untuk mengembalikan gencatan senjata dan menerapkan semua tahapannya, dan untuk melanjutkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup untuk menghentikan krisis yang semakin dalam yang dihadapi oleh warga Gaza."

Raja Abdullah memperingatkan bahwa serangan Israel yang terus berlanjut "merusak semua upaya diplomatik dan kemanusiaan untuk mengakhiri krisis dan mengancam untuk menjerumuskan seluruh wilayah ke dalam kekacauan."

Ia menekankan perlunya mencapai ketenangan regional dan berupaya menemukan cakrawala politik untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, "yang menjamin keamanan dan stabilitas Palestina, Israel, dan seluruh kawasan."

Raja Yordania memuji dukungan Mesir untuk tujuan Arab, khususnya Palestina, dan dukungan Prancis terhadap gencatan senjata dan rencana Arab untuk membangun kembali Gaza, menurut pernyataan tersebut.

Abdullah juga menegaskan kembali penolakan Yordania untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, memperingatkan terhadap "bahaya tindakan sepihak yang berkelanjutan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, serta pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di Yerusalem."

“Ketiga pemimpin tersebut menekankan pentingnya upaya internasional yang terpadu, khususnya dari negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, untuk mendukung rencana rekonstruksi Arab untuk Gaza," kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Anadolu, Selasa 8 April 2025

“Jalur politik yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta perdamaian dan keamanan abadi di kawasan tersebut, dan diakhirinya eskalasi konflik,” imbuh pernyataan itu.

KTT hari Senin itu terjadi saat tentara Israel meningkatkan serangannya di wilayah Palestina, tempat hampir 1.400 orang tewas dan 3.400 lainnya terluka dalam serangan udara sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Lebih dari 50.700 warga Palestina telah tewas di daerah kantong itu dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantung itu.