Ilustrasi. Foto: Freepik.
Insi Nantika Jelita • 11 April 2025 19:30
Jakarta: Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara (ASEAN) ke-12 (ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting/AFMGM) menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama menghadapi perang dagang yang disulut Amerika Serikat (AS).
Perkembangan kebijakan tarif impor oleh AS dan potensi dampaknya terhadap perekonomian kawasan menjadi perhatian penting bagi ASEAN. Ini dibahas dalam pertemuan AFMGM ke-12 tersebut yang diselenggarakan pada 10 April 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.
"ASEAN menegaskan komitmen dan sinergi untuk memperkuat ketahanan keuangan dalam menghadapi perkembangan kebijakan tarif AS," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Jumat, 11 April 2025.
.jpg)
Ilustrasi. Foto: Freepik
Sistem perdagangan multilateral
Denny menjelaskan para gubernur bank sentral dan menteri keuangan ASEAN berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Serta, menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh mitra dalam mencari solusi seimbang.
"Ini demi mendukung perekonomian global yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ujar dia.
Pertemuan AFMGM ke-12 telah menyepakati
joint statement atau perjanjian bersama yang sejalan dengan tema Keketuaan Malaysia pada ASEAN 2025, yaitu Inclusivity and Sustainability dengan tiga agenda utama. Yakni,
priority economic deliverables di jalur keuangan dan bank sentral. Poin ini mendorong akses pembiayaan untuk transisi iklim yang tangguh dan berkeadilan di kawasan ASEAN.
Agenda kedua ialah mempercepat pertumbuhan pasar modal ASEAN yang lebih berkelanjutan, terhubung, dan inklusif. Agenda ketiga mendorong konektivitas pembayaran instan yang inklusif di kawasan ASEAN.
Pertemuan tersebut juga menyambut inisiasi
Project Revive untuk reformasi tata kelola, struktur pertemuan dan proses kerja sama jalur keuangan ASEAN guna meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam rangka implementasi ASEAN Strategic Plan 2026-2030.