Program MBG Disebut Upaya Strategis dan Membangun Kualitas SDM

Jakarta: Program Makan?Bergizi?Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah disebut memiliki niat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH. Arif Fakhruddin, mengatakan Program MBG memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan gizi siswa dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

"Kami mengapresiasi program MBG yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo sebagai upaya strategis dan penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia," kata Arif dalam keterangan pers dikutip Minggu, 19 Oktober 2025.

Arif menjelaskan jangkauan yang telah berhasil dicapai memperlihatkan niat baik dan prioritas nasional pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun beberapa insiden menandakan di tengah perluasan cakupan MBG, aspek kualitas pelaksanaan, sistem pengadaan, proses distribusi dan kebersihan atau keamanan pangan belum sepenuhnya terpenuhi.

"Agar niat baik tersebut benar-benar berdampak positif, pengawasan dan pelaksanaan yang tepat, aman, dan berkualitas mutlak diperlukan. Pemerintah bersama seluruh mitra pelaksana harus memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan tidak hanya menjangkau banyak jiwa, tetapi juga aman dan sesuai standar keamanan pangan," jelas Arif.

Dari bulan ke bulan, program yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto itu terus menunjukkan peningkatan jumlah capaian penerima manfaat. Pada 17 Januari 2025, saat baru berjalan 10 hari, program ini telah menjangkau lebih dari 650.000 anak di 31 provinsi.

Arif juga mengingatkan agar program MBG tidak hanya mengedepankan aspek gizi dan jangkauan penerima, tetapi juga aspek kehalalan dan ketayyiban yang meliputi kebaikan, keamanan, dan kebersihan.

"Kehalalan dan ketayyiban ini adalah aspek penting dalam penyediaan pangan, sehingga program MBG ini tidak akan menimbulkan bahaya bagi penerima manfaat," ungkapnya.

Untuk memastikan keamanan itu, Arif mengusulkan agar Pemerintah melibatkan ulama dan ahli gizi muslim dalam pengawasan. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan edukasi adab makan dan kebersihan kepada siswa penerima manfaat.

"Sehingga tidak terjadi lagi seperti yang viral di medsos, di mana seorang siswa penerima manfaat mengonsumsi secara brutal dengan cara berteriak-teriak dan melempar tutup food tray MBG. Itu tidak pantas dilakukan seorang siswa yang notabene kaum terdidik. Tugas kita semua untuk memberikan edukasi," ujarnya.