AS dan Israel Pertanyakan Netralitas Staf PBB dalam Perang Gaza

Washington: Amerika Serikat (AS) dan Israel mengirimkan surat protes kepada pejabat senior Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempertanyakan netralitas staf terkait perang Gaza. Dokumen yang terungkap Kamis, 18 September 2025 itu muncul bersamaan dengan aksi ratusan pegawai PBB yang berunjuk rasa di kantor pusat organisasi tersebut di Eropa.

Mengutip dari Channel News Asia, Jumat, 19 September 2025, para staf membawa poster bertuliskan “Peace for Gaza” dan “Not a Target,” serta meletakkan lebih dari 370 mawar putih di dekat plakat peringatan di Jenewa, melambangkan jumlah pekerja bantuan PBB yang tewas selama hampir dua tahun konflik.

“Hari ini staf PBB bersatu untuk mengatakan bahwa ini sudah cukup, bahwa kita tidak bisa membiarkan rekan-rekan kita di Gaza dibunuh begitu saja, dan untuk menghentikan semua pembunuhan ini,” kata Nathalie Meynet, presiden dewan staf UNHCR.

Israel menanggapi keras. Dalam surat bertanggal 10 September kepada Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa Tatiana Valovaya, Duta Besar Daniel Meron menyebut aksi itu “tidak pantas.” Ia menegaskan, “Staf PBB bukanlah aktivis atau aktor politik. Mereka yang memprovokasi dan ikut serta dalam kegiatan bermuatan politik harus dikenai sanksi disipliner, termasuk skorsing.”

Sementara itu, Tressa Finerty, kuasa usaha AS di Jenewa, menilai partisipasi staf dalam forum daring dengan Francesca Albanese, pakar independen PBB yang vokal mengkritik Israel sebagai “pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas PBB.” Ia menambahkan, penggunaan fasilitas resmi PBB untuk kegiatan tersebut menunjukkan “sikap anti-Israel yang sistematis.”

UN menolak memberikan izin bagi aksi serupa di New York. Juru bicara Stéphane Dujarric menjelaskan ada “aturan yang mengatur kegiatan staf di luar tugas normal mereka yang terkadang perlu ditegakkan.”

Sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023, sebanyak 543 pekerja bantuan tewas di Gaza, termasuk 373 staf dan tim PBB, angka kematian tertinggi sepanjang 80 tahun sejarah badan tersebut.

Berdasarkan Standar Etika Layanan Sipil Internasional PBB, staf diwajibkan menjaga netralitas dan tidak menyatakan pandangan publik mengenai isu kontroversial. Sebuah catatan manajemen bertanggal 17 September yang dilihat Reuters kembali mengingatkan staf untuk tetap imparsial terkait perang Gaza.

Dalam surat yang sama, Catherine Pollard, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Strategi, Kebijakan, dan Kepatuhan, mengakui “penderitaan besar” akibat kehilangan rekan kerja. Namun ia memperingatkan bahwa asosiasi staf “tidak boleh menyelenggarakan atau mempromosikan kegiatan yang dapat dipersepsikan sebagai bermuatan politik.”

Meski demikian, sejumlah pekerja PBB menilai persoalan ini bukan semata netralitas. “Ini bukan soal netralitas. Saya hanya marah karena aturan PBB dan hukum humaniter tidak diterapkan,” kata Yousra Ahmed, staf yang ikut dalam aksi di Jenewa.