Kanselir Jerman Dikecam atas Pernyataan Pro-Israel dalam Konflik Terbaru

Teheran: Pemerintah Iran mengkritik keras Jerman atas sikap dan pernyataan yang dinilai mendukung agresi militer Israel terhadap Iran baru-baru ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut pernyataan Kanselir Jerman Friedrich Merz sebagai "pengingat akan justifikasi kejahatan Hitler".

Pernyataan ini disampaikan Baqaei dalam konferensi pers, Senin, 30 Juni 2025, sebagai tanggapan atas kunjungan Menteri Dalam Negeri Jerman ke wilayah pendudukan Palestina dan pernyataan Merz yang menyebut bahwa Israel “melakukan pekerjaan kotor” bagi negara-negara lain saat menyerang Iran.

“Semua orang tahu arti dari kata itu. Saya tidak menyangka Kanselir Jerman akan menggunakan istilah yang pernah dipakai untuk membenarkan tindakan Hitler. Ini seperti menabur garam di luka rakyat Iran,” ujar Baqaei, seperti dilansir dari Tasnim News, Selasa, 1 Juli 2025.

Baqaei juga mengecam sikap yang diambil oleh pemerintah Jerman dan Prancis, yang menurutnya telah menjadi “komplicit sejarah” dalam pelanggaran yang dilakukan Israel.

“Sikap ini secara terang-terangan menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa telah mengorbankan kredibilitas politik Uni Eropa dengan mendukung agresi militer secara sepihak,” ucap Baqaei.

Teheran menyatakan bahwa serangan Israel pada 13 Juni telah menghantam fasilitas militer, nuklir, dan permukiman di Iran selama 12 hari. Aksi tersebut kemudian memicu keterlibatan Amerika Serikat, yang melakukan serangan udara pada 22 Juni terhadap tiga situs nuklir utama Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan.

Sebagai respon, militer Iran meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan 22 gelombang serangan rudal terhadap wilayah pendudukan Israel dalam operasi bertajuk True Promise III.

Tak hanya itu, Iran juga menyerang pangkalan militer AS al-Udeid di Qatar, yang merupakan pangkalan terbesar AS di kawasan Asia Barat.

Konflik bersenjata ini akhirnya dihentikan lewat gencatan senjata yang diberlakukan pada 24 Juni. Namun, ketegangan diplomatik antara Iran dan negara-negara Barat, khususnya Jerman dan Prancis, tetap tinggi.

(Muhammad Reyhansyah)