Ketua DPD Inisiasi Senator Peduli Ketahanan Pangan untuk Memperkuat Fondasi

Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menginisiasi program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan hal ini sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan nasional.

“Latar belakang program ini berangkat dari kepentingan masyarakat daerah tentang ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Aspirasi itu kami serap dan kemudian diwujudkan dalam gerakan nasional. Pangan adalah fondasi kemandirian bangsa, dan DPD RI berkewajiban menghadirkan solusi,” ujar Sultan dalam keterangan yang dikutip Rabu, 17 September 2025.

Program ini diawali dengan penanaman bibit jagung di berbagai daerah yang menjadi bagian dari program strategis. Hal itu untuk mengakselerasi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Sultan menegaskan ketahanan pangan merupakan isu mendasar yang harus dijawab negara. Menurut dia, pangan bukan sekadar komoditas, melainkan fondasi kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, hingga daya tahan ekonomi bangsa.
 

Baca: Dasco Sambut dan Antar Menhan Sjafrie di DPR RI

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda strategis jangka panjang. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan transformasi ekonomi berbasis produktivitas dan penguatan sistem pangan.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya swasembada pangan dalam program Asta Cita. Pada cita kedua, pemerintah menargetkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

Sultan menilai, tantangan global seperti perubahan iklim, inflasi harga pangan, hingga kerentanan distribusi menjadi alasan kuat. Khususnya, supaya program ini harus segera dijalankan.


Ketua DPD RI Sultan Najamudin/Istimewa

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras atau jagung, tetapi juga bagaimana kita mampu menghadapi guncangan global. Latar belakang inilah yang mendorong DPD RI menginisiasi gerakan ini,” tutur Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini. 

Program Senator Peduli Ketahanan Pangan bertepatan dengan HUT ke-21 DPD RI. Ini dirancang tidak berhenti pada seremoni, melainkan bergerak ke arah implementasi konkret, DPD RI juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Pada tahap awal, program difokuskan di empat provinsi percontohan: Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. 

Menurut Sultan, DPD RI secara kelembagaan berfungsi mengawasi kerja eksekutif namun, DPD juga ingin mengambil bagian menyukseskan program ketahanan pangan. Bentuk konkretnya, turun langsung melakukan penanaman.

Tujuan kegiatan ini, kata Sultan, untuk mendorong produktivitas pertanian lokal, memperkuat rantai pasok, dan memastikan akses pangan bergizi bagi masyarakat. Selain itu, program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan kerja baru.

“Tujuan utama program ini adalah agar masyarakat di daerah tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen pangan yang berdaya saing. Kami ingin menjadikan Bengkulu sebagai contoh bagaimana daerah bisa menjadi penopang ketahanan pangan nasional,” urai Ketua HIPMI Bengkulu 2011-2014 ini. 

Program ini akan diperluas secara bertahap hingga 2029 dengan target replikasi di seluruh provinsi. DPD RI berkomitmen menjadikan isu pangan sebagai tema lintas kegiatan kelembagaan, baik dalam forum resmi maupun kunjungan kerja senator.

Sultan menutup dengan penegasan bahwa keberhasilan program ini hanya bisa dicapai melalui kerja sama multipihak.

“DPD RI hadir sebagai jembatan antara daerah dan pusat. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita tidak hanya mampu mencapai swasembada pangan, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pangan regional,” pungkas Ketua KNPI Bengkulu 2006-2011 ini.

Program Senator Peduli Ketahanan Pangan adalah wujud komitmen DPD RI mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Ketua DPD RI pada April 2025 yang meminta semua senator berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan di daerahnya.