Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, Menaker Sebut Perlu Kolaborasi Pemerintah dan Serikat Pekerja

Karawang: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM SPSI) di Karawang, pada Senin, 1 September 2025.

Menurut Menaker Yassierli, ada tiga pekerjaan rumah (PR) utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu pembaruan regulasi, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta upskilling dan reskilling tenaga kerja.

Menaker menyebut sejumlah isu ketenagakerjaan masih membutuhkan solusi komprehensif, mulai dari upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, hingga pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya melihat ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita," ujarnya.


(Foto: Dok. Kemnaker)

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Menurutnya, dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama.

"Produktivitas kita masih 10 persen di bawah rata-rata ASEAN. Mimpi besar saya, SP/SB menjadi champion produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif," jelasnya.
 
 

Baca: Indonesia Raih 28 Medali di WorldSkills ASEAN 2025, Bukti Talenta Muda Mampu Bersaing

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi pelatihan ahli produktivitas. Ia berharap ke depan FSP LEM SPSI akan terlibat dalam program training of trainers (ToT) agar nantinya bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Selain produktivitas, peningkatan kompetensi pekerja juga menjadi PR strategis. Menaker menyampaikan, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) akan terus diperluas di berbagai daerah.

"Kami terus memperbarui kurikulum melalui SKKNI agar relevan dengan kebutuhan industri. Balai-balai itu harus dimanfaatkan tidak hanya oleh pencari kerja, tetapi juga serikat pekerja untuk upskilling dan reskilling,” kata Yassierli.


(Foto: Dok. Kemnaker)

Ia menambahkan, Kemnaker telah mencanangkan slogan A Nice Place to Grow yang diharapkan menjadi ruang pengembangan kapasitas pekerja secara berkelanjutan.

Menaker menegaskan, peningkatan produktivitas adalah salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut produktivitas nasional harus meningkat hingga 260 persen agar Indonesia dapat sejajar dengan negara maju.

"AI bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk mendukung kita. Dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, saya yakin kita bisa mewujudkan lompatan besar itu," kata Menaker.