Pemerintah akan Integrasikan Layanan Digital dalam Satu Portal

Jakarta: Pemerintah akan mengintegrasikan pelayanan digital dalam satu portal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan saat ini terlalu banyak aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Nantinya semua layanan akan disatukan dalam portal. Hal itu disampaikan Azwar Anas, seusai Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

"Satu hal yang penting, yaitu percepatan transformasi digital dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah melalui pembentukan Government Tech (Gov Tech) Indonesia," ujar Azwar Anas, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Azwar Anas menjelaskan menteri koordinator akan mengoordinasikan percepatan portal layanan publik di kementerian masing-masing agar terintegrasi. Saat ini, ada sekitar 27 ribu aplikasi milik pemerintah, sehingga merepotkan masyarakat yang harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi untuk bisa mendapatkan layanan.

"Selama ini portal layanan kita di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, isinya kadang-kadang dirjennya fotonya deputinya, foto kepala dinas. Ke depan ini diubah sehingga ketika masuk orang langsung dapat bagaimana kalau saya mengurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau mendapatkan beasiswa dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara," papar dia.

Dia mengatakan Presiden Jokowi juga meminta tidak ada lagi aplikasi baru yang dibuat pemerintah. Presiden ingin aplikasi yang ada di kementerian/lembaga dikoneksikan sambil pemerintah menyiapkan aplikasi umum.

Pengintegrasian tersebut, kata dia, akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan.

"Targetnya ini kita punya 3-4 bulan ini yang segera diintegrasikan. Presiden memerintahkan semua kabupaten/kota dalam 3-4 bulan mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum," tutur dia.
 

Baca Juga: Pemerintah Menggalakkan Pencegahan dalam Sistem Kesehatan

Layanan umum itu, kata dia, mencankup sembilan hal, antara lain identitas digital atau kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) digital, pembayaran digital, layanan aparatur negara, kepengurusan surat izin mengemudi (SIM) online (daring), perizinan konser online, bantuan sosial (bansos), kesehatan dan pendidikan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang diminta mengembangkannya.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan menyatukan layanan digital dalam satu portal, akan melibatkan 852 ahli dari Peruri.

"Tadi Pak Presiden minta bulan 6 selesai. Insyaallah kita maksimalkan," ucap Erick.