Pengendalian BBM Subsidi Perlu Pendataan Akurat

Jakarta: Direktur eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra menegaskan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi memerlukan pendataan secara akurat supaya tepat sasaran. Pasalnya, sekitar 80 persen pasokan pertalite masih ditenggak oleh orang kaya.

"Pemerintah perlu memiliki data yang akurat terkait siapa saja yang boleh membeli dan mendapatkan BBM bersubsidi supaya tidak lagi salah sasaran," ujar Dyamas kepada Media Indonesia, Kamis, 11 Juli 2024.

Pendataan yang terukur itu, katanya, bisa didapat dari hasil analisis pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina, data dari instansi-instansi terkait seperti BPJS Ketenagakerjaan atau laporan pajak.

Daymas juga menekankan pembatasan pembelian BBM subsidi bergantung pada revisi Peraturan Presiden (perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal ini untuk menentukan kriteria penerima, termasuk jenis kendaraan yang berhak meminum pertalite dan solar.

"Perampungan revisi Perpres No.191/2014 perlu segera dilakukan untuk menetapkan siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi BBM," imbuh dia.

Kabarnya, untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak diperbolehkan mengisi bensin pertalite. Sementara, untuk semua jenis motor dengan kapasitas mesin di bawah 150 cc diperkenankan mengisi BBM dengan nilai oktan (RON) 90 itu.
 

Baca juga: Tak Cuma BBM, Erick Thohir Minta Penyaluran Elpiji 3 Kg Juga Diperketat

 

4,6 juta kendaraan sudah terdaftar

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan kriteria kendaraan yang dibatasi pembelian pertalite mengacu pada revisi Perpres No. 191/2014. Saat ini revisi perpres tersebut sedang tahap finalisasi dan diharapkan akan rampung dalam waktu dekat.

"Untuk kriteria pasti kita tunggu revisi perpres terbit ya. Kita harapkan begitu bisa segera terbit perpresnya," tutur Erika saat dikonfirmasi Media Indonesia.

Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan sebanyak 4,6 juta kendaraan sudah mendaftar di MyPertamina untuk pembelian pertalite.

Program Subsidi Tepat, katanya, terus dilakukan dengan pendataan melalui kode QR dari laman MyPertamina. "Untuk pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong," jelas dia.

Pertamina, lanjut Heppy, juga mencatatkan pendaftaran kode QR untuk pembelian solar telah mencapai 100 persen dengan jumlah nomor polisi lebih dari 4,6 juta pendaftar.

Perihal rencana pembatasan pembelian pertalite pada 17 Agustus 2024, Heppy menegaskan Pertamina siap mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Pihaknya juga terus koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.

"Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah," jelas Heppy.