Pansus Haji Optimis Bisa Rampungkan Tugas Sebelum Akhir Pemerintahan Jokowi

Jakarta: Tim panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 yakin misinya untuk membenahi haji bisa rampung sebelum akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, yakin perbaikan ibadah haji bisa selesai secepatnya.

“Ya karena semangat kita kalau sudah kita punya pimpinan semangat kita sih kemarin, kita enggak dibatasi jam kerja ya,” ungkap politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Minggu, 21 Juli 2024.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan haji ini tidak akan memandang waktu. “Jadi kalau misalkan mau pagi siang sore malam tengah malam kan tidak ada masalah. Jadi bismillah saja,” tambahnya.

Memang, kata Luluk, hal yang berat untuk dilawan tim pansus haji ialah adanya oknum-oknum yang terganggu dengan adanya pansus haji. Apalagi, ia menyebut, ada celah korupsi pada pengalihan kuota haji.

“Ya itu akan kita akan selidiki apakah pengalihan ini ternyata diikuti dengan tindakan (oknum) yang itu kemudian memberikan keuntungan. Kita akan cek akan selidiki sepenuhnya karena untuk memenuhi rasa keadilan itu,” ungkap dia.
 

Baca juga: Rapat Perdana Pansus Haji Dilakukan Pekan Depan

Sebelumnya, DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Pansus tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
 
Awalnya, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina membeberkan usulan terkait dengan angket tentang pengawasan haji. Salah satu yang disoroti adalah penetapan kuota haji tak sesuai undang-undang dan tak sejalan dengan pelayanan.
 
"Tambahan kuota jemaah haji terkesan hanya jadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya perpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar," kata Selly di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.