Erupsi Lewotobi, KPU Bakal Koordinasikan Penyelenggaraan Pilkada Flores Timur

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan koordinasi terkait skenario penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Koordinasikan dilakukan menyusul dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyampaikan, konsultasi akan dilakukan hingga H-7 pemungutan suara pada 20 November 2024. Dia menyampaikan ada sekitar 13 ribu daftar pemilih tetap (DPT) di 37 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. 

“Sebagaimana kita tahu ada sekitar 37 TPS terdampak, 29 TPS di antaranya sudah pasti pemilih yang terdampak itu sekitar 13 ribuan pemilih,” kata Afif saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 14 November 2024.

Permasalahan lain yaitu petugas ad hoc. Eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu menyampaikan masih ada petugas ad hoc badan penyelenggara pemilu yang belum dilantik dan mendapatkan bimbingan teknis. 

“Kami juga mencatat masih ada beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum dilantik, bahkan ada yang sudah dilantik namun belum mengikuti bimbingan teknis (bimtek)," ungkap dia. 
 

Baca juga: Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi 7 Kali Hari Ini

Afif menjelaskan pihaknya masih terus memantau situasi dan kondisi terkini di daerah yang terdampak erupsi. Nantinya, berbagai skenario perubahan kebijakan terkait penyelenggaraan Pilkada di wilayah tersebut akan disesuaikan.

“Pada prinsipnya kami masih memantau, menunggu perkembangan-perkembangan situasi di daerah, situasi pendataan kami akan tunggu sebagaimana laporan dari teman-teman kami,” sebut dia.

Afif menjelaskan, KPU juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Flores Timur hingga 20 November. Koordinasi dilakukan untuk  memperoleh data terakhir mengenai dampak erupsi terhadap jumlah pemilih dan penyelenggara pemilu. 

“Koordinasi dengan teman-teman di sana itu sampai tanggal 20 November. Jadi, H-7 data terakhir akan kami konsultasikan untuk kemudian kami pikirkan skenarionya,” ujar dia.

Selain itu, Afif mengungkapkan,pihaknya juga telah meminta jajaran KPU daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Koordinasi perlu dilakukan untuk meng-update data pemilih yang terdampak, termasuk mereka yang harus pindah lokasi atau melakukan relokasi. 

“Hal ini, penting agar data pemilih dapat diperbarui dan mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 27 November 202,” kata dia.