Bukan Hanya Melepaskan Jabatan, ICW Desak Pimpinan Baru KPK Mundur dari Institusi Asal

Jakarta: Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid VI diminta bersikap tegas dengan mundur dari instansi asalnya. Hal ini dinilai penting agar kemungkinan loyalitas ganda di Lembaga Antirasuah tidak terjadi.

“Jika hanya mundur dari jabatan seperti yang tertuang dalam Pasal 29 huruf i UU KPK, bukan tidak mungkin mereka akan punya loyalitas ganda. Akibatnya, setiap tindakan yang nanti mereka ambil akan bias dengan kepentingan institusi asal,” kata Peneliti dari ICW Diky Anandya melalui keterangan tertulis, Kamis, 21 November 2024.

Diky mengatakan empat dari lima pimpinan KPK jilid VI merupakan penegak hukum. Sementara, kasus korupsi di lingkup penegak hukum turut menjadi objek penindakan Lembaga Antirasuah.

“Sebagai catatan, Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK menjelaskan bahwa salah satu subjek dari proses hukum yang ditangani oleh KPK adalah aparat penegak hukum,” ujar Diky.
 

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua KPK, Setyo Budiyanto Janji Amanah

Pimpinan KPK selanjutnya diyakini sulit tegas dalam menindak kasus korupsi di instansi asalnya jika tidak benar-benar melepaskan diri. ICW mendorong pimpinan baru KPK  mengundurkan diri dari instansi, bukan cuma melepaskan jabatan.

“ICW mendesak agar pimpinan KPK terpilih yang berasal dari penegak hukum tidak hanya mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan juga mengundurkan diri dari instansi asal, baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung,” ucap Diky.

Sebanyak lima calon pimpinan (capim) KPK dipilih DPR hari ini. Mereka yakni Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Setyo ditunjuk sebagai ketua dengan total dukungan dari anggota Komisi III sebanyak 46. Sementara itu, perolehan untuk dia menjadi komisioner KPK sebanyak 45 suara.