Kritik Pemerintah soal Beri Bansos ke Korban Judi Online, Pengamat: Bisa Berdampak Buruk

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang berencana memasukan korban judi online ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Kebijakan itu dapat menimbulkan dampak buruk terhadap prilaku masyarakat.

"Memang saya rasa ini kebijakan tidak tepat, karena akan berdampak buruk terhadap perilaku masyarakat ini sendiri dalam arti akan melanggeng kan judi. Karena orang judi mikirnya kalau nanti saya miskin saya dapat bansos," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah kepada Medcom.id, Sabtu, 15 Juni 2024.

Trubus tidak setuju dengan kebijakan ini. Pasalnya, kata dia, korban judi online miskin akibat ulah sendiri.

"Kan banyak mereka punya pekerjaan mapan tapi mereka judol (judi online). Terus nanti dijadikan bansos ya merugikan banyak pihak, merugikan APBN juga itu," tegas Trubus.

Terlebih, kata dia, tak ada jaminan korban judi online yang mendapatkan bansos tak mengulangi perbuatannya. Malah dikhawatirkan bansos dimanfaatkan untuk kembali bermain judi online.

"Kalau mau dikasih bansos harus jelas sampai kapan dikasih bansos. Sementara, bansos yang ada saja sekarang APBN-nya sudah agak keteteran kita. Jumlah orang miskin tambah terus," ungkap dia.
 

Baca Juga:  Korban Judi Online Dinilai Tak Pantas Dapat Bansos

Selain itu, pemberian bansos kepada korban judi online menimbulkan kecemburuan sosial terhadap korban lainnya. Seperti korban pinjaman online (pinjol), serta profesi lain yang bangkrut akan menagih bansos serupa korban judi online.

"Orang kayak gitu (judi online) biarin saja, nggak usah ini (dikasih bansos). Ngapain pemerintah perlu (memikirkan), itu ya risiko dia sendiri. Malah dikasih bansos makin merajalela, bandarnya makin senang. Kalau kalah kamu jadi bisa dapat bansos," ujar Trubus.

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan banyak keluarga yang menjadi miskin akibat judi online. Dia berencana memasukan mereka ke DTKS. 

"Ya kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukan di dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ya," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2024.

Muhadjir menyebut tidak sedikit korban judi online yang mengalami gangguan psikologis. Dia akan memerintahkan Kementerian Sosial menangani persoalan tersebut.

"Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," ungkap dia.