Ekonomi Malaysia. Foto: Unsplash.
Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan kembali perlunya mengurangi pengeluaran yang boros, termasuk mengurangi kelebihan subsidi untuk memangkas tingkat utang pemerintah.
"Bagaimana kita bisa melakukan reformasi ini tanpa menghukum masyarakat miskin, menurut saya, hal ini sangat penting," kata dia saat menjawab pertanyaan mengenai waktu pengurangan subsidi, dilansir
Business Times, Rabu, 15 Mei 2024.
Anwar telah berupaya untuk mengganti subsidi yang luas dengan bantuan yang ditargetkan pada tahun ini untuk membantu mempersempit defisit anggaran 2024 menjadi 4,3 persen PDB dari lima persen pada 2023.
Anwar, pada awal masa jabatannya, telah berjanji untuk memperbaiki posisi fiskal Malaysia dan mengurangi utang pemerintah dari tingkat saat ini yang melebihi 60 persen produk domestik bruto.
Hal ini akan membantu menarik lebih banyak investor ke satu-satunya negara berkembang dengan peringkat A di Asia Tenggara dan membantu meningkatkan pertumbuhan hingga mencapai enam persen dalam setahun.
Melemahkan popularitas
Meskipun reformasi ini akan meningkatkan daya tarik negara tersebut di mata investor, hal ini berisiko semakin melemahkan popularitas Anwar yang telah merosot setahun sejak menjabat pada akhir 2022 karena ketidakpuasan rakyat terhadap cara pemerintah menangani perekonomian meningkat. Pertumbuhan PDB negara ini mendingin menjadi 3,7 persen pada tahun lalu setelah mencatatkan pertumbuhan tercepat dalam dua dekade pada 2022.
Bank Sentral Malaysia mengantisipasi bahwa inflasi, yang berada di bawah dua persen sejak September, mungkin mencapai rata-rata sebesar 3,5 persen pada tahun ini karena potensi dampak dari berkurangnya subsidi tersebut.
Malaysia saat ini memberikan subsidi kepada harga bahan bakar dan minyak goreng untuk penduduknya dengan menelan biaya 81 miliar ringgit Malaysia atau 23,2 miliar Singapura pada tahun lalu.
Streaming