Kota Semarang Darurat ODGJ

Semarang: Kota Semarang, Jawa Tengah, darurat orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), dalam beberapa pekan terakhir, Kota Semarang, Jawa Tengah, banyak ditemukan ODGJ berkeliaran di jalan dan kampung-kampung, bahkan mengamuk, mengancam jiwa, dan merusak barang warga.

Pemantauan hari ini Kota Semarang mengalami gangguan banyaknya ditemukan ODGJ yang berkeliaran baik di kampung-kampung, jalan protokol, pasar hingga tempat lainnya, ada dugaan fenomena terjadi karena ada pembuangan ODGJ oleh pihak tertentu di ibu kota Jawa Tengah tersebut.

Kondisi miris karena tempat penampungan ataupun rumah sakit jiwa yang ada penuh bahkan melebihi daya tampung, sehingga daftar antrean cukup panjang dan pihak terkait tidak dapat berbuat banyak.

"Mungkin ada yang sengaja membuang orang gila di daerah ini, karena banyak ODGJ tidak dikenal berkeliaran di kampung," kata Zaenal, 65, warga Genuk, Kota Semarang, Minggu, 5 November 2023.

Ironinya berdasarkan catatan dalam beberapa pekan, sudah tiga kali kejadian ODGJ mengamuk sepeti Senin, 30 November 2023 di Telogosari, Kecamatan Pedurungan, tiba-tiba kaca mobil warga sedang parkir pecah karena ditimpuk batu ODGJ, sebelumnya Kamus, 12 Oktober ODGJ mengamuk di Kelurahan Mangunharjo.

Kondisi cukup parah terjadi pada Rabu, 1 November, seorang ODGJ membawa senjata tajam ngamuk hingga mengancam keselamatan warga di Kampung Melayu Baru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, meskipun dalam tiga peristiwa dapat ditangani dan diamankan petugas kepolisian setempat.

Kepala Sub Koordinator Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinsos Kota Semarang, Bambang Sumedi, mengatakan meningkatnya jumlah ODGJ di Kota Semarang semakin dirasakan warga, bahkan petugas kuwalahan menghadapi fenomena ini karena tidak dapat ditangani secara keseluruhan akibat keterbatasan tempat penampungan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Semarang, demikian Bambang Sumedi, selama kurun waktu Januari hingga Oktober telah menangani sebanyak 526 ODGJ, namun kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan ODGJ berkeliaran bahkan hingga mengganggu ketentraman dan keamanan warga.

Namun menjadi persoalan, menurut Bambang, tidak semua ODGJ tersebut dirawat dinas sosial, sedangkan mengirim ODGJ ke panti milik provinsi karena keterbatasan daya tampung seperti Panti Margo Widodo berkapasitas 100 orang dan masih ada 15 lagi antre.

"Beberapa diantaranya dirawat di penampungan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)," ungkapnya.

Menghadapi fenomena ODGJ dan kesulitan mengirim akibat keterbatasan daya tampung ini, menurut Bambang Sumedi, maka meminta kepada warga untuk membiarkan selama tidak mengamuk atau mengganggu ketentraman dan keamanan warga, terapi jika ada yang mengganggu segera dilaporkan.

"Berbagai upaya menangani ODGJ untuk memberikan hak dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan dan akses data kependudukan kita lakukan," ujarnya.