Penambahan Komisi DPR Dituding Sebagai Bagi-bagi 'Jatah'

Jakarta: Wacana penambahan komisi di DPR disorot. Langkah itu dinilai untuk bagi-bagi jatah untuk fraksi di lembaga legislatif pusat tersebut.

"Ya salah satu yang diinginkan oleh DPR melalui penambahan komisi ini tentu saja soal peluang semakin banyaknya lahan yang bisa dibagi-bagi antarfraksi," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Media Indonesia, Rabu, 25 September 2024.

Menurut dia, penambahan komisi ini juga dinilai sebagai mimpi atau angan-angan DPR. Sehingga, fraksi-fraksi yang dapat jatah pimpinan komisi mempunyai kuasa atas kementerian yang jadi mitra.

"Maka selalu ramai di awal periode DPR, keinginan untuk membagi kursi pimpinan AKD secara proporsional untuk semua parpol," ujar dia.
 

Baca juga:  Penambahan Komisi DPR Dinilai Bikin Bengkak Anggaran

Sebelumnya, Wacana penambahan jumlah komisi di DPR dipastikan sedang dimatangkan. Rencana itu berpeluang mengubah tata tertib (tatib) DPR.

"Ini lagi dimatangkan dengan adanya rencana penambahan kementerian, sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Puan memastikan penggodokan penambahan komisi itu dilaksanakan dengan mekanisme yang berlaku.

"Jadi itu kita sedang godok dan sesuai mekanismenya kan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya," ucap Puan.