Demokrat Sebut Gibran Lakukan Perbuatan Tercela dan Harus Dimakzulkan

Jakarta: Sebanyak 18 anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR mengusulkan hak menyampaikan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengusulan ini dilakukan karena Gibran diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat Pasal 7a UUD 1945.

“Sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI,” ujar anggota DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Benny berharap Pimpinan DPR segera menindaklanjuti usulan HMP tersebut. Sehingga, usulan HMP bisa diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Dan selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan konstitusi dan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku,” ujar Benny.

Suasana rapat pimpinan DPR bersama seluruh Fraksi soal penyampaian HMP terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok. Tangkapan Layar

Berikut 18 anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat yang menandatangani hak menyampaikan pendapat:

1. Benny k harman
2. Hinca panjaitan
3. HT Ibrahim
4. Bambang Purwanto
5. Anton S Sukartono
6. Mulyadi
7. Andi Muzakir
8. Wahyu Sanjaya
9. Muhammad Lokot Nasution
10. Nanang Samodra
11. Marwan Cik Hasan
12. E Herman Khaeron
13. Lusi Kurniasari
14. Wastam
15. Achmad
16. Dede Yusuf
17. Raja Faisal Manganju Sitorus
18. Iman Adinugraha.