Pramono Tegaskan Anggaran Kesehatan Jakarta Tak Boleh Dikurangi

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan anggaran sektor kesehatan di Jakarta tidak boleh dikurangi. Sebab, itu salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah sosial. Kita boleh mengurangi untuk membangun sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi tiga hal ini saya tidak perbolehkan untuk dikurangi sama sekali,” kata Pramono di kawasan Jakarta Utara, Jumat, 13 November 2026. 

Menurut Pramono, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan masyarakat Jakarta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, terutama kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ia menilai sektor kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Jakarta, yang saat ini memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 85,88.

“Indeks pembangunan manusia itu mengukur tiga hal: kesehatan, pendidikan, sosial. Maka dalam hal ini, tentulah karena Jakarta nilainya 85,88 cukup tinggi, kita semua menuntut Jakarta untuk pelayanan kesehatannya menjadi lebih baik,” ujar Pramono. 

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah fasilitas kesehatan yang dikelola pemerintah. Rinciannya 31 rumah sakit, 44 puskesmas, serta 292 puskesmas pembantu yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

Ilustrasi. Medcom.id

Selain fasilitas kesehatan, Pramono menyoroti keberadaan Pasukan Putih yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu. Total pasukan putih setiap kelurahan itu sebanyak 267 orang.

“Sehingga bagi keluarga ataupun masyarakat yang lansia maupun difabel, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa dilayani oleh pasukan putih tadi,” ungkap Pramono.

Lebih lanjut, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta akan menjaga akses masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan, termasuk menghadapi persoalan perubahan desil yang berdampak terhadap kepesertaan masyarakat di sejumlah daerah.

“Saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Jakarta enggak boleh ada persoalan ini. Kita harus bisa meng-cover itu,” tegas Pramono.

Pemprov DKI Jakarta juga terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan institusi kesehatan, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Jakarta.