Pemprov Jabar Gandeng PII Atasi Masalah Transportasi dan Tata Ruang Perkotaan

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyepakati kerja sama penataan transportasi publik, mitigasi bencana, serta tata ruang perkotaan. Kesepakatan ini berlangsung di sela pembukaan Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) di Kota Bandung.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan, Jawa Barat tepat menjadi tuan rumah konferensi insinyur se-Asia Tenggara karena merupakan pusat keunggulan teknologi nasional berkat keberadaan kampus ternama dan industri berteknologi tinggi.

"Kami sudah banyak berbincang dengan Bapak Gubernur dan insyaallah PII akan mendukung sepenuhnya bagaimana Jawa Barat bisa menyelesaikan masalah serta tantangan ke depan, khususnya di bidang transportasi umum," ucap Ilham usai membuka Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO), di Bandung, Selasa, 20 Oktober 2026.

Terkait teknis kendaraan, Ilham Habibie memaparkan, transportasi umum, yaitu Angkot, akan mengadopsi sasis dan mesin standar nasional guna menekan biaya produksi. Namun, desain eksteriornya disesuaikan dengan identitas budaya daerah masing-masing, mulai dari Bandung, Cirebon, hingga Tasikmalaya, sehingga perawatan lokal dapat menggerakkan bengkel perakitan daerah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta insinyur tidak hanya berfokus pada proyek skala makro, melainkan harus menyentuh kebutuhan praktis warga. Dedi mencontohkan kemacetan dan banjir tahunan di perkotaan yang menunjukkan adanya kekeliruan dalam perencanaan maupun pelaksanaan rekayasa tata ruang.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar dan PII menyiapkan proyek percontohan peremajaan angkot lama menjadi kendaraan listrik ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah ibu hamil. Skema ini dirancang tanpa menyingkirkan sopir. Para sopir tidak lagi menyetor uang harian kepada pemilik armada, melainkan diarahkan memiliki mobil sendiri melalui skema usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Para sopir yang hari ini kerja dengan sistem setoran dan mobilnya sudah tua, kita ganti mobil baru yang ramah lingkungan. Mereka menjadi pemiliknya dan tidak perlu menyetor lagi. Kita selesaikan macet tanpa menggusur pekerjaan orang," kata Dedi.


Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie. Metrotvnews.com/ P Aditya Prakasa

Selain itu, forum CAFEO membahas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang El Nino. Karhutla menuntut penanganan dari hulu melalui penataan ruang pertanian dan kehutanan serta perbaikan metode panen. Di lahan gambut, api bawah tanah, memerlukan teknologi pemadaman yang jauh lebih canggih agar kabut asap beracun dapat dicegah.

Terkait bencana lingkungan, Dedi melontarkan peringatan keras mengenai etika profesi keinsinyuran. Dia menganalogikan kegagalan rekayasa teknologi dan perizinan yang memicu bencana dengan malpraktik dokter.

Dedi mendesak Dewan Etik PII bertindak transparan dan menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan izin kerja (blacklist) bagi insinyur atau korporasi yang terbukti lalai. Ia mengibaratkan ilmu teknik sebagai dua mata pedang yang harus berlandaskan tiga pilar moral: Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan sosial.

"Di dunia kedokteran ada malpraktik dan disidang di dewan etik. Insinyur pun demikian. Jika salah perencanaan hingga timbul Karhutla, sebutkan perusahaannya, siapa insinyurnya. Dewan Etik PII harus menjatuhkan sanksi blacklist. Ilmu harus berlandaskan Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan," ucap Dedi.