Mendes Ungkap Program Pengembangan Desa, Target 2029 Tanpa Desa Tertinggal

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes), Yandri Susanto (kiri) dalam program Cover Both Sides. Foto: Tangkapan layar Metro TV

Mendes Ungkap Program Pengembangan Desa, Target 2029 Tanpa Desa Tertinggal

Muhamad Marup • 7 October 2026 23:58

Jakarta: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes), Yandri Susanto, memastikan pemerintah terus mendorong program pengembangan desa. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar target Indonesia tanpa desa tertinggal pada tahun 2029.

"Nah ini kalau target kami ini desa tertinggal yang sangat tertinggal ini 2029 harusnya sudah tidak ada lagi. Itu targetnya," ujar Yandri dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 7 Oktober 2026, pukul 21.05 WIB.

Ia mengungkapkan program pengembangan desa tidak hanya meningkatkan status desa tertinggal. Desa mandiri juga akan didorong menjadi desa industri.

"Desa mandiri kita naikkan menjadi desa industri. Jadi akan terjadi ada circle ekonomi yang lebih tinggi lagi," jelasnya.

Potensi Desa Dikembangkan sesuai Karakteristik dan Kebutuhan Masyarakat

Masyarakat Desa Gede Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa.

Yandri juga mengatakan, pendekatan pengembangan desa juga disesuaikan dengan potensinya baik wisata maupun sumber daya ekonomi yang lain. Pemerintah juga mendorong bertambahnya Desa Ekspor dari jumlah 400 saat ini menjadi 5.000.

Terkait Desa Ekspor, program kolaborasi bersama Kementerian Perdagangan itu bertujuan untuk mengatasi masalah mengakar di pedesaan yaitu tengkulak. Intervensi program tersebut dapat meningkatkan pendapatan desa.

"Sekarang baru sekitar 400 lebih sedikit Desa Ekspor. Tapi target kita mungkin sampai 5.000. Tentu dengan transaksi sekarang lumayan hampir Rp1 triliun," katanya. Yandri mengakui, program pengembangan desa masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya infrastruktur dan fasilitas layanan masyarakat. Pihaknya menggandeng berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta untuk mengatasi hal tersebut.

"PR yang paling banyak itu tentu infrastruktur. Infrastruktur yang mungkin lebih banyak masih dibutuhkan oleh rakyat di desa," ucapnya.

(Muhamad Marup)