Trump Kaitkan Kekalahan Republik di Pemilu Sela AS dengan Dampak Perang Iran

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaitkan kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela 2026 dengan ketidakpuasan pemilih terhadap kenaikan harga bahan bakar selama perang melawan Iran.

Trump mengatakan pemilih kemungkinan mendukung kebijakannya terhadap Iran, tetapi tidak bersedia menanggung dampak ekonomi jangka pendek berupa kenaikan harga bensin.

“Orang-orang setuju dengan apa yang saya lakukan terhadap Iran, tetapi mereka mungkin tidak bersedia menghadapi konsekuensi jangka pendek berupa pembayaran lebih mahal untuk bensin. Dan saya memahami hal itu,” kata Trump dalam wawancara melalui telepon dengan Fox News yang dikutip Anadolu, Rabu, 4 November 2026.

“Saya akan mengatakan kepada masyarakat bahwa ini merupakan masalah jangka pendek, tetapi akan memberikan keuntungan jangka panjang,” lanjutnya.

Trump mengatakan harga bensin sempat turun hingga USD1,85 per galon di Iowa sebelum AS mengambil tindakan terhadap Iran. Ia kembali menyampaikan keyakinannya bahwa harga bahan bakar akan turun dalam waktu dekat.

“Saya melakukan hal yang benar secara historis. Saya pikir saya akan dinilai telah mengambil langkah yang tepat, tetapi hal itu membuat kita mengalami malam yang tidak menyenangkan,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah AS akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Iran, Trump tidak memberikan jawaban pasti.

“Saya tidak ingin memberi tahu Anda soal itu. Namun, tentu saja, jika Iran tidak bersikap sesuai tuntutan, saya akan mengambil tindakan,” katanya.

Trump mengatakan AS dapat mencapai kesepakatan dengan Iran jika negara itu bersedia memenuhi persyaratan Washington, terutama terkait program nuklirnya.

“Jika mereka melakukannya, kita bisa menandatangani suatu kesepakatan. Jika kesepakatan itu mengikat dan baik, serta mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, bagus. Jika tidak, saya akan menyelesaikan semuanya dengan sangat mudah,” kata Trump.

Respons atas Kekalahan Pemilu Sela

Trump mengaku sedikit terkejut dengan hasil pemilu sela. Ia menilai sebagian kekalahan Partai Republik disebabkan oleh kandidat yang tidak mampu menarik dukungan pemilih.

Sejumlah media AS memproyeksikan Partai Demokrat akan mengambil alih kendali Senat dan berpeluang mengamankan mayoritas di DPR. Hasil tersebut berpotensi membatasi agenda legislatif Trump selama dua tahun terakhir masa jabatannya.

Trump mengakui hasil pemilu tersebut dan memuji kandidat oposisi yang telah berjuang keras. Namun, ia menegaskan kekalahan Partai Republik bukan merupakan bentuk penolakan terhadap dirinya secara pribadi.

Mengenai kemungkinan bekerja sama dengan Kongres yang dikuasai Demokrat, Trump mengatakan dirinya akan menolak rancangan undang-undang yang dianggap tidak masuk akal.

“Mereka akan mengirimkan rancangan undang-undang yang tidak masuk akal, dan saya akan memvetonya,” ujarnya.

Trump mengaku telah menerima telepon dari dua senator dan tiga anggota DPR dari Partai Demokrat. Ia juga mengatakan tidak berencana melakukan perubahan terhadap kabinetnya karena menilai hasil pemilu tidak berkaitan dengan kinerja para menterinya.

Meski demikian, Trump membuka peluang bekerja sama dengan Demokrat dalam sejumlah isu, termasuk imigrasi. Namun, ia menegaskan tidak akan mendukung kebijakan yang disebutnya sebagai perbatasan terbuka.

Dalam wawancara terpisah dengan Politico, Trump mengatakan dirinya memiliki kewenangan konstitusional untuk memveto undang-undang. Namun, ia lebih memilih bekerja sama dengan anggota parlemen daripada menghabiskan dua tahun terakhir masa jabatannya untuk memveto rancangan undang-undang.

Akhiri Bantuan Militer Israel

Trump juga membela pengumumannya untuk mengakhiri bantuan militer AS kepada Israel.

Ia mengatakan Washington memberikan sekitar USD4 miliar setiap tahun kepada Israel dalam bentuk persenjataan dan bantuan lainnya. Menurut Trump, Israel kini telah menjadi negara yang cukup kaya sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut.

Trump mengaku telah membicarakan rencana itu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan Netanyahu hanya memberikan sedikit penolakan dan bahkan pernah mengusulkan hal serupa.

“Dalam waktu yang relatif singkat, kita tidak akan lagi memberikan uang kepada mereka,” kata Trump.

Bantuan militer AS kepada Israel selama ini diatur melalui nota kesepahaman selama 10 tahun yang ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama pada 2016. Kesepakatan tersebut mencakup periode tahun fiskal 2019 hingga 2028.

Berdasarkan kesepakatan itu, Washington berkomitmen memberikan bantuan militer senilai USD38 miliar, atau USD3,8 miliar per tahun, dengan persetujuan anggaran dari Kongres.

Bantuan tersebut mencakup hibah pembiayaan militer luar negeri sebesar USD3,3 miliar per tahun dan USD500 juta per tahun untuk program pertahanan rudal.

Baca juga: Trump Hentikan Bantuan Tahunan AS Sebesar Rp68 Triliun untuk Israel