Trump Hentikan Bantuan Tahunan AS Sebesar Rp68 Triliun untuk Israel

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menghentikan bantuan tahunan senilai US$3,8 miliar atau setara Rp68,4 triliun kepada Israel.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Selasa, 3 November 2026, bertepatan dengan pemilihan umum sela AS yang turut diwarnai perdebatan mengenai dukungan Washington terhadap Israel.

"Kami memberikan USD4 miliar kepada Israel setiap tahun, dan beberapa bulan lalu kami membuat kesepakatan bahwa kami akan menghentikannya," kata Trump, seperti dikutip Channel News Asia.

Trump mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak keberatan dengan keputusan untuk mengakhiri bantuan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan yang berlaku, Israel menerima bantuan keuangan sekitar USD3,8 miliar setiap tahun untuk pembelian persenjataan. Meski demikian, Trump menyatakan AS tetap akan membantu Israel jika diperlukan.

"Kami akan membantu Israel jika mereka membutuhkannya," ujarnya.

Trump juga menilai Israel telah menjadi negara makmur sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan tersebut. "Israel adalah negara yang sangat makmur. Mereka tidak membutuhkan bantuan itu," katanya.

Pengumuman tersebut disampaikan ketika warga AS memberikan suara dalam pemilihan paruh waktu yang akan menentukan partai pengendali Kongres selama dua tahun terakhir masa jabatan Trump. Pernyataan itu juga muncul tidak lama setelah pemilihan parlemen Israel yang belum menghasilkan pemenang dengan mayoritas yang jelas.

Sejak berdiri pada 1948, Israel telah menerima bantuan ekonomi dan militer dari AS senilai lebih dari USD300 miliar setelah disesuaikan dengan inflasi. Jumlah tersebut jauh melampaui bantuan yang diterima negara lain dalam periode yang sama, menurut lembaga kajian Council on Foreign Relations.

Pengumuman Trump menuai kecaman dari pemimpin oposisi Israel Gadi Eisenkot. Ia menilai keputusan tersebut mencerminkan buruknya kepemimpinan Netanyahu dalam menjaga hubungan strategis dengan Washington.

"Fakta bahwa lembaga pertahanan Israel mengetahui perubahan dalam hubungan strategis kedua negara melalui media, bersamaan dengan masyarakat Israel, menunjukkan betapa berbahayanya tindakan Benjamin Netanyahu," kata Eisenkot dalam sebuah pernyataan.

"Ia tidak bisa lagi dipercaya dan harus diganti," lanjutnya. (Razaqa Hariz)

Baca juga: Tokoh Oposisi Yair Lapid Tuduh Loyalis Netanyahu Berupaya Curi Hasil Pemilu Israel