Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Jakarta-Surabaya Masih Lanjut?

Jakarta: Kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya diresmikan. Diberi nama Whoosh, merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.

Setelah kereta cepat Jakarta-Bandung, rencananya dilanjutkan hingga ke Surabaya. Namun demikian, pertengahan Juli 2023, sempat beredar kabar kereta cepat Jakarta-Surabaya dibatalkan.

Akan tetapi rumor tersebut dibantah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia mengatakan kelanjutan kereta cepat baru dibahas. Serta tetap akan dilanjutkan hingga Surabaya.

"Sekarang (proyek kereta cepat) sampai Tegalluar (Bandung), tapi nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," ujar Budi Karya Sumadi, pada Senin, 31 Juli 2023.

Proyek kereta cepat akan diteruskan hingga Surabaya, Jawa Timur. Proyek ini akan melewati Solo, Jawa Tengah.

"Presiden memerintahkan kita untuk membuat studi mengenai kelanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya, nanti melalui Kertajati, melalui Jogja, Solo, dan Surabaya," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di JCC Senayan, Jumat, 29 September 2023.
 

Biaya proyek kereta cepat membengkak

Di sisi lain, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meninggalkan jejak utang cukup besar. Besaran suku bunga (interest rate) pinjaman pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal disepakati Indonesia dan Tiongkok sebesar tiga persen.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan angka ini lebih rendah dari tawaran awal yang diminta Tiongkok di level empat persen.
 
Total pembengkakan biaya proyek KCJB yang disepakati kedua negara sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,4 triliun (kurs: Rp15.355 per USD). Indonesia pun harus menanggung utang sebesar USD550 juta atau sekitar Rp8,2 triliun. Dana tersebut akan dibayarkan Indonesia melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB).


Baca juga: Kondisi Utang dan Pendanaan Kereta Cepat
 

Jaminan APBN

PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemimpin konsorsium BUMN proyek KCJB, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diharuskan mencari dana tambahan untuk membayar utang dari pembengkakan biaya proyek KCJB.
 
Pemerintah telah memberikan penjaminan utang proyek KCJB lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Tiko menjelaskan KAI dapat mengajukan pinjaman kepada pemerintah sebagai jaminan proyek tersebut jika terjadi perubahan cost overrun dalam pengerjaan proyek dan divalidasi audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Proyek KCJB digarap KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT PSBI dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd.

Porsi kepemilikan PSBI di KCIC adalah 60 persen, sedangkan Beijing Yawan 40 persen. Tiko menjelaskan di satu sisi pinjaman yang dilakukan KAI tersebut dapat meningkatkan permodalan usaha KCIC melalui konsorsium PSBI.
 
"Kami merasa KAI cukup sehat untuk melakukan penugasan untuk menutupi cost overrun itu. KAI juga wajib memberikan tambahan pinjaman pemegang saham kepada KCIC," ucap Tiko.
 

Berkaca dari Jakarta-Bandung

Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai rencana proyek pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya semestinya dibatalkan. Pemerintah diminta terlebih dulu melihat output proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Meski pengerjaan proyek kereta cepat tak sepenuhnya mengandalkan APBN, kata Djoko, dana publik tetap terkucur melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN yang ditugaskan untuk mengeksekusi proyek tersebut. Karenanya, ketimbang berakhir sia-sia, pengambil kebijakan didorong untuk menunggu hasil yang didapat dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Memang lebih baik bertahap, lihat Jakarta-Bandung dulu saja, kalau bagus baru lanjut, kalau tidak, ya hanya jadi membebani negara saja meski bukan utang. Tapi PMN itu kan juga beban negara," kata Djoko saat dihubungi, Rabu, 26 September 2023.