Kinerja Polri Amankan Pilkada Dinilai Tak Bermasalah

Jakarta: Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahun politik, khususnya Pilkada Serentak 2024. Pesta demokrasi itu berjalan aman dan kondusif.

"Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, soal keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pilkada kemarin, saya kira tidak ada masalah yang sangat serius yang muncul dari aspek keamanan ya," kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam keterangannya, Selasa, 31 Desember 2024.

Adapun soal isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang berkembang di Pilkada, diyakini karena ulah para calon kepala daerah demi kepentingan politik. Sehingga, kata dia, Polri menjadi korban persaingan antara calon kepala daerah.

"Polri punya tugas untuk melakukan keamanan dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka sangat mungkin memang menjadi objek yang bisa dituduh melakukan pelanggaran oleh pihak yang tertentu gitu ya," ungkap Lucius.
 

Baca juga: Kapolri: Kejahatan Perempuan dan Anak Turun 12,3%

Lucius menilai kritik terkait peran Polri di luar tupoksi merupakan hal yang selalu menjadi evaluasi internal. Namun, dia menduga komentar soal Polri bekerja tidak sesuai tupoksi hanya ekspresi kekecewaan saja.

"Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya Pilkada mestinya sudah membuktikan kerja Polri yang tepat," tuturnya.

Terlepas dari itu, Lucius mengungkapkan kinerja Polri menjaga keamanan terbukti sudah baik. Terlihat dari proses penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan dengan lancar.

"Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang terjadi saya kira bisa katakan baik-baik saja, kemudian tidak ada yang berlanjut sampai sekarang ya. Masalah keamanan sudah beres sampai penetapan calon yang sudah selesai dilakukan oleh KPU," ucapnya.

Meski demikian, Lucius menitipkan harapan agar Polri di 2025 mendatang semakin profesional dan semakin dicintai masyarakat. Termasuk mampu nmenjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik.

"Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR dan pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi pilkada. Bagaimana posisi Polri yang tepat sangat tergantung pada aturan yang dihasilkan," pungkasnya.