Benahi Riset, Pemerintah Tinjau Ulang Dana untuk LPDP

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah berencana melakukan refocusing dana abadi pendidikan.

Anggaran yang biasanya digunakan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), ujar Muhadjir, akan dimaksimalkan hasilnya.
 
Muhadjir menjelaskan setiap tahun, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Kemudian, sambungnya, disisihkan sebesar Rp2 triliun untuk dana abadi pendidikan. Namun, dana itu kini menumpuk hingga Rp136 triliun.

"Kemarin dibahas apakah perlu ditambah lagi tiap tahun? Apakah tidak kita saja dulu 20 persen akan difokuskan untuk pendidikan dan riset," ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu, 17 Januari 2024.
 

Baca juga:  Menkeu: Kinerja APBN 2023 Luar Biasa

Efisiensi dana abadi pendidikan

Pemerintah, sambungnya, akan melakukan efisiensi dana abadi pendidikan. Salah satunya meninjau dana untuk LPDP.

Anggaran pendidikan, menurutnya bisa digunakan untuk riset.

"Sudah kita tinjau apa harus diteruskan LPDP Itu dengan jumlah yang sudah hampir Rp150 triliun itu. Jadi mungkin kita setop dulu. Jadi anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi termasuk riset dan alokasi, beasiswa dan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," tutur dia.

Meski demikian, Muhadjir menegaskan program LPDP tetap berjalan. Dana abadi yang sudah ada, ujarnya, bisa ditingkatkan manfaatnya seperti untuk sektor riil.

"Selama ini saham sudah untuk sukuk untuk surat berharga kan itu relatif aman, tetapi sisi manfaatnya (return saham) tidak tinggi kan. Kita rekomendasi pengelola LPDP berani investasi ke sektor yang mungkin berisiko dan terukur risikonya," ujar dia.