YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

Ilustrasi. Medcom.id.

YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

Theofilus Ifan Sucipto • 6 February 2024 08:55

Jakarta: Upaya intimidasi kepada sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik. Pemerintah diingatkan soal kebebasan berpendapat dalam iklim demokrasi.

"YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mengecam keras upaya intimidasi yang mengkhawatirkan perkembangan praktik penghancuran demokrasi," kata Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur kepada wartawan, Selasa, 6 Februari 2024.

Isnur mengatakan kritik yang disampaikan sivitas akademika memiliki substansi. Mereka menyoroti tingkat Jokowi yang berpihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

"Serta menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara. Kami mencatat intimidasi terus terjadi dan intensitasnya semakin meningkat," ujar dia.
 

Baca juga: KontraS Bantah Tudingan Jadi Provokator Pemakzulan Terhadap Jokowi

Isnur mencontohkan dugaan mobilisasi aparat kepolisian untuk mendatangi para dosen dan rektor kampus. Modusnya ialah mewawancarai mereka untuk mendapatkan tanggapan positif terkait rekam jejak Jokowi selama berkuasa.

"Selain itu terdapat intimidasi pesan yang diterima Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, lewat pesan WhatsApp dari seseorang berseragam yang mengaku alumni UI," ucap dia.

Isnur menyebut bukti teranyar, yakni saat Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI melakukan aksi massa di depan kantor YLBHI dan KontraS pada Senin, 5 Februari 2024. Dalam poster aksinya, massa menuduh YLBHI dan KontraS hendak menghancurkan negara.

"Kami menghormati penyampaian pendapat di muka umum, tetapi kami melihat ini ada rangkaian yang sama dengan serangan dan intimidasi terhadap konsolidasi mahasiswa," jelas dia.

Menurut Isnur, upaya itu bentuk membangun stigma dan mendiskreditkan kerja-kerja masyarakat sipil. Terutama dalam membangun prinsip tata negara yang baik lantaran perlu diawasi gerakan sosial.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Arga Sumantri)