Politik Dinasti Titik Nadir Kemunduran Demokrasi

Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) menyoroti praktik politik dinasti yang dilanggengkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tindakan itu sejalan dengan tren kemerosotan demokrasi khususnya di periode kedua.

"Politik dinasti dan pengingkaran konstitusi jadi titik nadir dari semua tanda kemunduran demokrasi yang konsisten muncul setiap tahun," kata Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3S Wijayanto dalam diskusi virtual, Minggu, 28 Januari 2024.

Wijayanto mengatakan data LP3S mencatat situasi demokrasi Indonesia kian memburuk di setiap penghujung tahun. Terutama, di periode kedua Jokowi sejak 2019.

"Awal tahun (2024) kami prediksi dengan cemas bahwa situasi demokrasi kian memburuk. Bahkan lebih buruk dari yang diperkirakan," ujar dia.
 

Baca: Politik Menjijikkan

Wijayanto menyebut gejala kemunduran itu terlihat sejak 2019. Kala itu, LP3S memperkirakan demokrasi mengalami kemunduran serius dan kembali ke otoritarianisme.

LP3S menggunakan empat indikator menilai hal tersebut. Mulai dari pengingkaran terhadap aturan main demokratis, penyingkiran lawan politik, praktik kekerasan negara, hingga pemberangusan urusan sipil termasuk media.

"Distopia semakin diperparah saat Gibran (Rakabuming Raka, anak Jokowi) maju dengan Prabowo (Subianto) yang punya masalah HAM (hak asasi manusia) masa lalu," ucap Wijayanto,

Wijayanto tidak habis pikir fenomena itu bisa sampai terjadi. Sebab, Jokowi dan Prabowo merupakan rival politik pada 2014 dan 2019.

"Dulu musuh bebuyutan sekarang bermesra-mesraan. Ada cara baru untuk memperpanjang kekuasan dengan cara-cara yang dimiliki rezim dengan memajukan anak setelah mengubah aturan," jelas dia.