Kaltim Andalkan Data Presisi Geospasial untuk Pembangunan

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan sukses pembangunan daerah sulit terwujud tanpa perencanaan yang baik. Sementara itu, perencanaan yang baik tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data lama alias copy paste.

Ia menyebut Sumber data yang akurat juga akan sangat menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

"Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat," ujar Akmal Malik dalam keterangannya, Kamis, 7 November 2024. 

Sejak menjabat Pj Gubernur Kaltim pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu mengaku langsung tancap gas melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa. 

Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN.
 

Baca juga: Badan Informasi Geospasial Sukses Gelar Bhumandala Award ke-10

Akmal menambahkan proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN.

"Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan," ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan komitmen serius menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan. Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng  Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

Terobosan tersebut mengantarkan Pemprov Kaltim meraih penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata. Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

Dengan data desa presisi ini, pemerintah lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.  Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.

"Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati  peringkat kedua. Kami optimistis tahun depan peringkat satu," tutur Akmal.