Mahfud MD: Pemilu 2023 Masih Mengarah ke Politik Traksaksional

Yogyakarta: Menko Polhukam Mahfud MD menduga Pemilu 2024 yang akan berlangsung mendatang, masih mengarah ke politik transaksional. Hal ini karena pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang masih rendah.

Ia menjelaskan, pendapatan yang masih rendah ini banyak dimanfaatkan oleh kalangan politisi untuk membeli suara.

"Pemilu kita tampaknya masih akan transaksional karena pendapatan per kapita masih rendah. Demokrasi kita akan semakin baik jika pendapatan per kapita naik menjadi US$5.500 posisi sekarang masih US$4500," kata Mahfud pada kuliah umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan UGM di ruang Bulaksumur, Gedung University Club, kampus UGM, Jumat, 6 Oktober 2023.

Pernyataan soal kualitas demokrasi berkaitan dengan jumlah pendapatan per kapita sebuah negara diakui Mahfud, ia kutip dari pidato pengukuhan Guru Besar FEB UGM Prof Boediono yang pernah menjadi Wakil Presiden periode 2009-2014.

Menurut Mahfud, politik transaksional tidak hanya terjadi jual beli suara antara kontestan dengan pemilih tapi juga terjadi antarkontestan dan antarparpol. Meski sistem demokrasi yang dijalankan belumlah sempurna namun saat ini demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling baik. 

Diakui, ketidaksempurnaan pada demokrasi ini bisa menimbulkan risiko bagi rakyat dengan memilih pemimpin, terjadi politik transaksional dan munculnya para pembohong yang suka memuji dirinya sendiri di depan rakyat.

"Demokrasi tetap dianggap yang terbaik karena ada peran rakyat di situ secara berkala maupun reguler untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat," terang dia.

Soal belum belum optimalnya penegakan hukum menurut Mahfud disebabkan praktik jual beli hukum makin marak yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

"Ada namanya industri hukum di mana peraturan hukum dibuat oleh pemesan atau terjadi praktik jual beli hukum," ujarnya.

Mengatasi kondisi tersebut, pihaknya saat ini tengah melakukan reformasi hukum di Tanah Air dengan dibentuknya tim percepatan reformasi hukum. Untuk mengatasi berbagai persoalan demokrasi dan hukum serta penanganan korupsi yang semakin baik di masa mendatang, Mahfud menegaskan diperlukan para pemimpin dan penegak keadilan yang memiliki integritas, kompeten dan berwibawa. 

"Kita harus menghadirkan orang yang berintegritas, berkompeten dan negarawan untuk menjadi pemimpin baik pemerintahan maupun di lembaga negara sehingga demokrasi dan hukum kita semakin baik," pungkasnya.