Wapres Minta Program Penanganan Stunting Dievaluasi Secepatnya

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kementerian dan lembaga terkait mengevaluasi dan melakukan analisis lanjutan terkait program penanganan stunting. Ma'ruf ingin ada langkah-langkah penting yang dilakukan untuk penanganan stunting di ujung masa pemerintahan dirinya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah paling lambat dalam 2 minggu ke depan," ucap Ma'ruf dalam rapat terbatas di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. 

Ia berharap hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan. Wapres juga meminta perumusan strategi dan program dipertajam. Sehingga, dalam waktu yang tersisa dapat mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan.

Wapres mengingatkan target penanganan stunting tahun ini dapat dicapai apabila semua pihak lebih bersungguh-sungguh menjalankan program yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, berinovasi, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya.

"Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu 7 bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi," ungkapnya.

Ma’ruf juga meminta agar seluruh pihak terkait memperhatikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis Kementerian Kesehatan. Ia pun menginstruksikan program intervensi khususnya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting baru.

"Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala," ujarnya.
 

Baca juga: 1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting Terima Bantuan Pangan

Ma’ruf menekankan program percepatan penurunan stunting harus tetap menjadi prioritas pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga desa, meski terjadi pergantian kepemimpinan. Wapres meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk memastikan pemberantasan stunting tetap menjadi prioritas nasional dalam rancangan RPJMN 2025 – 2029 yang tengah disusun.

Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas juga diminta melakukan reviu Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, bersama dengan Kemenko PMK, BKKBN, Kemenkes, Kemendagri, dan K/L lainnya.

2024 merupakan tahun pamungkas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen yang ditargetkan pemerintah. Wapres menyebut angka penurunan stunting saat ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah. (MI/Yakub Pryatama Wijayaatmaja)