Pemprov DKI: 624 Penerima KJMU Perlu Dicek Lagi

Jakarta: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta melakukan pemadanan data terkait program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dari total 19.041 penerima KJMU pada 2023, 624 di antaranya dinilai tidak sesuai.

"Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran," kata Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaluddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Maret 2024.

Budi menjelaskan pihaknya menggunakan tiga parameter pemadanan data, yakni dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta berdasarkan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU. Dari ratusan yang perlu dilakukan verifikasi ulang, 14 orang dinilai tidak sesuai berdasarkan padanan data SIAK Terpusat.
 

Baca juga: Satpol PP DKI Bakal Gencarkan Razia Petasan dan Miras Selama Ramadan

Sebanyak 577 orang perlu dilakukan verifikasi berdasarkan padanan data kependudukan sesuai domisili. Antara lain karena pindah luar DKI (329 orang), tidak dikenal (125 orang), dikenal namun tidak diketahui keberadaannya (119 orang), dan RT tidak ada (4 orang).

Sementara, berdasarkan padanan pekerjaan kepala keluarga, ada 33 orang yang berpenghasilan tidak rendah, di antaranya dosen, karyawan BUMN/BUMD, PNS, konsultan, anggota lembaga tinggi lainnya. 

Padanan data kependudukan sesuai domisili merupakan yang paling banyak. Budi mengimbau agar warga tertib administrasi kependudukan. Warga bisa mengecek status NIK-nya aktif atau tidak melalui https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id/.

"Bagi warga yang NIK-nya terdampak pada penataan administrasi kependudukan sesuai domisili ini, tidak perlu panik. Silakan datang ke loket-loket layanan Disdukcapil terdekat untuk mendapatkan informasi terkait NIK-nya. Jika diketahui NIK tidak aktif, dapat diaktifkan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku," tutur Budi. (MI/Mohamad Farhan Zhuhri)