Singapura Kerja Sama Kredit Karbon dengan Papua Nugini

Singapura: Singapura dan Papua Nugini menandatangani perjanjian implementasi kerja sama kredit karbon, yang akan membantu kedua negara mencapai tujuan iklim. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu dan Menteri Lingkungan Hidup, Konservasi dan Perubahan Iklim Papua Nugini Simo Kilepa di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) tahun 2023.

Hal ini terjadi setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada COP27 tahun lalu. Hal ini juga menandai perjanjian implementasi pertama bagi Singapura.
Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja dan proses yang mengikat secara hukum untuk menghasilkan dan transfer kredit karbon internasional antara Singapura dan Papua Nugini.

 “Kolaborasi ini akan memajukan ambisi iklim kedua negara dan membantu menyalurkan pendanaan untuk upaya mitigasi tambahan melalui proyek kredit karbon yang tidak mungkin dilakukan jika tidak dilakukan,” kata Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI), Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup (MSE) dan Sekretariat Perubahan Iklim Nasional (NCCS) Singapura dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 10 Desember 2023.

Proyek kredit karbon yang disahkan berdasarkan perjanjian implementasi juga akan mendorong pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, akses terhadap air bersih, peningkatan ketahanan energi, dan pengurangan pencemaran lingkungan.

“Ini akan membantu Papua Nugini menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim,” kata dia.

pengurangan emisi karbon dioksida

Kredit karbon dihasilkan melalui kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, menghilangkan atau menghindari emisi karbon, seperti memulihkan hutan atau berinvestasi pada energi terbarukan. Ini adalah izin atau sertifikat yang mewakili pengurangan satu ton emisi karbon dioksida. Dengan membeli kredit ini, perusahaan dapat mengimbangi hingga lima persen emisi karbon yang terkena pajak.

"Singapura juga mendukung pengembangan pasar karbon, dengan memungkinkan keseimbangan permintaan dan pasokan kredit karbon berkualitas tinggi,” kata MSE, MTI dan NCCS.

Berdasarkan kerangka kredit karbon internasional (ICC) Singapura, perusahaan-perusahaan yang wajib pajak karbon yang berbasis di Singapura dapat memperoleh ICC yang memenuhi syarat yang dihasilkan berdasarkan perjanjian implementasi ini untuk mengimbangi hingga 5 persen emisi kena pajak mereka. Perdagangan kredit melalui Singapura akan membantu membuka peluang bisnis baru di berbagai bidang seperti jasa karbon dan solusi keberlanjutan, memperkuat posisi Singapura sebagai pusat perdagangan dan jasa karbon.

 “Pasar karbon dengan integritas tinggi dapat berkontribusi terhadap aksi iklim yang sangat dibutuhkan secara global. Sebagai negara yang kekurangan energi alternatif, kerja sama internasional yang efektif, seperti melalui pasar karbon, juga akan membantu kita mencapai ambisi iklim,” kata Grace Fu.