HUT ke-79 RI Bisa Jadi Titik Awal Perbaikan Hukum di Indonesia

Jakarta: Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan publik, tidak hanya karena kemegahannya, tetapi juga sebagai simbol dari semangat nasionalisme dan persatuan. Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho menilai momen ini sebagai kesempatan emas untuk memulai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Hardjuno, keberhasilan penyelenggaraan upacara ini di IKN harus menjadi titik awal bagi pembenahan sistem hukum yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia. Meskipun pembangunan IKN menjadi fokus utama saat ini, Jakarta tetap memiliki peran penting sebagai cermin dari perjalanan bangsa dalam mewujudkan keadilan hukum.

"Upacara ini bukan hanya perayaan kemerdekaan, tetapi juga simbol dari harapan baru. Kita harus memastikan bahwa semangat kemerdekaan ini tercermin dalam penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan," ujar Hardjuno dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.
 

Baca juga: Prabowo Pastikan Upacara HUT ke-80 RI Digelar di IKN

Ia menyebut, keberhasilan IKN dalam mencuri perhatian dunia harus diiringi dengan komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Hardjuno optimis bahwa momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, dengan fokus pada penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan berpihak kepada keadilan.

"Jika kita mampu menjaga semangat ini dan menerapkannya dalam sistem hukum kita, maka kemerdekaan yang sesungguhnya akan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Ia juga mengajak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, IKN bisa menjadi simbol dari kebangkitan hukum yang lebih baik dan lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap warga negara merasa terlindungi dan diperlakukan setara di hadapan hukum. 

"Ini adalah momen untuk berubah. Dengan semangat baru yang tercipta dari peringatan 17 Agustus di IKN, kita percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukum Indonesia, sehingga cita-cita kemerdekaan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari," ujar dia.