Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo. Istimewa
Kemendagri Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Pemanfaatan SIPD
Whisnu Mardiansyah • 22 November 2026 13:05
Jakarta: Optimalisasi pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan menetapkan target penerimaan yang lebih tinggi. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh objek pendapatan tercatat, kewajiban dihitung secara tepat, serta pembayaran diterima dan dibukukan berdasarkan bukti yang sah.
Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Narutomo, mengatakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat tata kelola pendapatan. Penerapan digitalisasi tidak sebatas mengalihkan proses administrasi ke sistem elektronik, tetapi juga menjadikan data sebagai landasan dalam menentukan kebijakan.
“Data SIPD harus menjadi dasar evaluasi. Pemerintah daerah perlu mengetahui sumber penerimaan dan menelusuri kewajiban maupun transaksi yang belum tercatat,” ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 22 November 2026.
Menurut dia, kepala daerah perlu mengambil peran dalam memimpin evaluasi dengan mengidentifikasi persoalan, menunjuk pihak yang bertanggung jawab, serta menetapkan batas waktu penyelesaian. Sekretaris daerah bertugas mengoordinasikan perangkat daerah, sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengelola basis data penerimaan dan tunggakan.
Perangkat daerah penghasil juga harus memastikan kelengkapan informasi mengenai layanan dan kewajiban masyarakat. Adapun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab menjaga keselarasan data penerimaan dengan pengelolaan kas serta pelaporan keuangan.
“Setiap transaksi harus dapat ditelusuri. Jika terdapat selisih, periksa sumbernya dan lakukan koreksi berdasarkan dokumen pendukung,” kata Teguh.
Dalam pelaksanaannya, perbankan turut mendukung penerimaan daerah melalui bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah. Bank lain dan penyedia jasa pembayaran yang memiliki izin juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pilihan kanal pembayaran sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah perlu menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai besaran kewajiban, saluran pembayaran resmi, dan bukti transaksi. Dengan demikian, kemudahan pembayaran harus diimbangi kepastian pencatatan setiap transaksi.
Bank Indonesia juga mendukung percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kerja sama antara pemerintah daerah dan perbankan diharapkan dapat memperluas penggunaan pembayaran nontunai. Pendampingan tetap diperlukan bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan digital.
Selain ketersediaan sistem, kualitas pengelolaan data turut ditentukan oleh kesiapan petugas dan efektivitas pengawasan. Inspektorat berperan memperkuat pengawasan internal, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan pemeriksaan maupun pendampingan sesuai kewenangannya.
Kemendagri melakukan pembinaan terkait SIPD, sementara Kementerian Keuangan menangani kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
.jpg)
Kementerian Dalam Negeri. Foto: dok. Setneg.
Teguh mencontohkan, realisasi retribusi pasar yang belum mencapai target tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pemungutan. Pemerintah daerah perlu menelusuri penyebabnya, mulai dari perubahan jumlah pengguna layanan, kewajiban yang belum dilunasi, hingga pembayaran yang belum masuk dalam pencatatan.
Untuk memastikan kesesuaian data, dinas pengelola pasar, bendahara penerimaan, bank, BPKAD, dan Bapenda perlu melakukan pencocokan. Tunggakan ditindaklanjuti melalui penagihan sesuai ketentuan, sedangkan kekeliruan administrasi diperbaiki dengan mengacu pada dokumen pendukung.
“Jangan berhenti pada laporan realisasi. Telusuri penyebabnya, tentukan tindak lanjut, dan pastikan perbaikannya,” ujar Teguh.
Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah. Mereka diharapkan menyampaikan informasi secara benar, memenuhi kewajiban pembayaran, serta menyimpan bukti transaksi. Umpan balik dari pengguna layanan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kendala pelayanan.
Keberhasilan pemanfaatan SIPD tidak hanya dilihat dari peningkatan penerimaan daerah. Ketepatan pencatatan, kemudahan pembayaran, penanganan tunggakan, serta berkurangnya selisih transaksi yang belum dapat dijelaskan juga menjadi tolok ukur penting.
Melalui kerja sama pemerintah daerah, perbankan, lembaga pengawas, dan masyarakat, digitalisasi diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah agar berlangsung tertib dan akuntabel.