Pembelajaran Ilmu Hukum di Universitas Didorong Relevan dengan Praktik Advokat

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu (AAI Bersatu) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH). Istimewa

Pembelajaran Ilmu Hukum di Universitas Didorong Relevan dengan Praktik Advokat

Whisnu Mardiansyah • 21 November 2026 13:21

Jakarta: Pembelajaran hukum di perguruan tinggi perlu terhubung dengan penerapannya dalam praktik profesi advokat. Penguasaan teori dan peraturan perundang-undangan perlu dilengkapi pemahaman terhadap penanganan perkara serta tanggung jawab profesional dalam memperjuangkan hak pencari keadilan.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu (AAI Bersatu) bersama Universitas Pelita Harapan (UPH).

Dekan Fakultas Hukum UPH, Velliana Tanaya, menegaskan pentingnya mempertemukan pembelajaran akademis dengan pengalaman praktik hukum. Menurutnya, lingkungan perguruan tinggi perlu menjadi tempat bagi calon advokat untuk membangun pemahaman keilmuan sekaligus mengenali penerapannya dalam profesi.

“UPH dengan bangga menjadi rumah bagi lahirnya generasi advokat baru. Di sini, teori bertemu praktik, dan kampus bertemu ruang sidang,” kata Velliana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2026.

PKPA AAI Bersatu dan UPH berlangsung pada 20 November hingga 5 Desember 2026 di Pascasarjana UPH Jakarta. Kegiatan diselenggarakan secara hibrida agar dapat diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui program tersebut, peserta memperoleh pembelajaran teori hukum, keterampilan menangani perkara, serta pemahaman mengenai etika profesi. Materi disampaikan dengan melibatkan hakim, akademisi, dan praktisi hukum berpengalaman.
 


Ketua Umum AAI Bersatu, Prof Jamin Ginting, mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan profesi advokat. Ia menekankan toga yang kelak dikenakan peserta bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk memperjuangkan keadilan dengan bekal ilmu dan integritas.

“Selamat datang di rumah besar profesi advokat. Toga yang kelak Saudara kenakan bukan sekadar simbol, melainkan amanah untuk membela keadilan dengan ilmu dan integritas. Kami ingin setiap peserta pulang dari PKPA ini tidak hanya lebih pintar, tetapi juga lebih siap dan lebih berani,” kata Jamin.

Salah satu pemateri Risma Situmorang, menyampaikan proses menjadi advokat membutuhkan pembentukan kapasitas keilmuan sekaligus karakter. Penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan perlu berjalan beriringan dengan integritas, keberanian, kecakapan membela kepentingan pencari keadilan, serta kepatuhan terhadap kode etik.


Profesi pengacara. Foto: Istimewa


Menurutnya, advokat memikul tanggung jawab untuk memperjuangkan hak masyarakat dan memastikan pencari keadilan memperoleh pendampingan hukum yang layak. Prinsip tersebut juga tercermin dalam identitas AAI sebagai “Advokat Darah Biru” yang menjadi landasan penyelenggaraan PKPA.

Keikutsertaan peserta dari berbagai daerah turut membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses memperluas pemahaman calon advokat terhadap penerapan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat.

Melalui PKPA ini, AAI Bersatu dan UPH mendorong terbentuknya calon advokat yang tidak hanya memiliki bekal akademis, tetapi juga memahami tuntutan praktik profesi. Dengan demikian, pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi landasan bagi advokat dalam menjalankan tugas pendampingan hukum, memperjuangkan keadilan, dan menjaga kehormatan profesi.

(Whisnu M)