BGN Pastikan Semua SPPG yang Beroperasi Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono memberi keterangan ketika ditemui di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu (22/11/2026). ANTARA/Putu Indah Savitri

BGN Pastikan Semua SPPG yang Beroperasi Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Achmad Zulfikar Fazli • 22 November 2026 17:41

Jakarta: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono memastikan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut syarat mutlak SPPG beroperasi.

“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026, Jakarta, Minggu, 22 November 2026/

Trenggono mengatakan pihaknya menghentikan operasional 1.600 SPPG karena tidak memenuhi syarat SLHS. “Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” ujar Trenggono.

Trenggono juga menyoroti isu penambahan SPPG. Dia menegaskan prioritas pemerintah adalah penambahan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi.

“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.
 



Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai syarat beroperasi. Penegasan ini bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.

Kepala BGN Sudaryono saat sidak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi. Foto- Dok. BGN

Menurut Sudaryono, berdasarkan evaluasi terhadap kasus gangguan kesehatan, salah satu persoalan yang ditemukan terkait ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Sudaryono mencontohkan penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang tidak layak, serta kesalahan penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer, tetapi dibiarkan di ruang terbuka, dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.

Oleh karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Sudaryono menjelaskan BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan SLHS. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.

(Achmad Zulfikar Fazli)