Israel Perintahkan Pembersihan Lahan di Tepi Barat, Termasuk Milik Warga Palestina

Hebron: Otoritas Israel mengeluarkan perintah militer untuk menebang pohon almond dan membersihkan vegetasi liar di lahan seluas 15,3 hektare di wilayah Dura dan Tarqumiya, Hebron, Tepi Barat yang diduduki.

Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Palestina pada Kamis, 12 November 2026 menyatakan perintah tersebut ditandatangani oleh komandan pasukan Israel pada 28 Oktober.

Perintah itu mencakup sejumlah lokasi di Dura, termasuk Tars, Wadi Khuzem, Khirbet Deir Samit, Khirbet Sabr, Jabal al-Saadi, dan Khirbet al-Deir. Lahan di wilayah Tarqumiya juga masuk dalam area yang terdampak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemilik atau pengelola lahan diwajibkan menyingkirkan pohon dan vegetasi dalam waktu tujuh hari setelah inspeksi lapangan yang dijadwalkan otoritas penghubung Israel.

Jika pemilik lahan tidak memenuhi perintah, pihak yang mendapat wewenang dari komandan militer dapat melaksanakan penebangan dan pembersihan tersebut.

“Pemilik lahan memiliki waktu tujuh hari sejak tanggal inspeksi lapangan untuk mengajukan keberatan terhadap perintah tersebut,” kata komisi tersebut, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat, 13 November 2026.

Komisi memperingatkan kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak pertanian, lingkungan, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Menurut komisi, penghilangan pohon almond dan vegetasi liar di sepanjang kawasan yang membentang lebih dari 7,5 kilometer dapat merusak nilai produktif dan ekologis lahan. Kebijakan itu juga dinilai mengancam mata pencaharian petani serta hubungan mereka dengan tanah yang dikelola.

Komisi menilai penggunaan alasan keamanan untuk membenarkan tindakan tersebut dapat menjadi instrumen intervensi terhadap pemanfaatan lahan Palestina sekaligus memaksakan perubahan kondisi di lapangan.

Meski perintah militer itu tidak mengatur pengalihan kepemilikan tanah dan secara khusus hanya menyangkut penghilangan pohon serta vegetasi, komisi menegaskan hal tersebut tidak mengurangi potensi kerugian bagi pemilik lahan maupun karakter pertanian di wilayah terdampak.