Kejagung Buka Penyidikan Baru Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, Kejagung belum mengungkap objek pengadaan yang menjadi fokus penyidikan tersebut.

“Ada penyidikan baru,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Jumat, 13 November 2026.

Anang mengaku belum mengingat secara pasti pengadaan yang menjadi objek penyidikan baru tersebut. Meski demikian, Anang memastikan proses penyidikan telah berjalan.

“Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada pemeriksaan,” ujar Anang.

Kejagung memeriksa seorang saksi baru YN dari PT ECS IJ pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN periode 2025–2026.

Barang bukti pengadaan motor listrik operasional BGN. Foto: Metrotvnews.com/M. Azri Arifin

Pembagian Klaster Pengusutan Perkara

Dalam penanganan perkara ini, Kejagung membagi pengusutan ke dalam dua klaster. Pertama, berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan BGN yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Pada klaster tersebut, enam ditetapkan tersangka, termasuk sejumlah mantan pejabat BGN dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 29 September 2026.

Adapun keenam tersangka adalah:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana;
2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya:
3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung;
4. Mantan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan;
5. Glory Harimas selaku pihak swasta; dan
6. Asep Yusuf Somantri selaku pihak swasta.

Sementara itu, klaster kedua berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN yang ditangani melalui mekanisme koneksitas oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil).

Penanganan klaster kedua melibatkan seorang perwira TNI aktif yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta sejumlah pihak swasta. Kejagung sebelumnya telah menetapkan limavtersangka dalam perkara tersebut.

Kelima tersangka tersebut adalah:

1. Kolonel Budi Utomo selaku mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK);
2. GB selaku Direktur PT ASE dan PT AKI;
3. Andri Mulyono selaku Komisaris PT ASE dan PT YAT;
4. YY selaku Direktur PT YAT, dan
5. AA selaku Direktur PT ASE.

Kelima tersangka beserta barang bukti telah dilimpahkan ke penuntut umum Kejari Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2026.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)