Presiden Israel Isaac Herzog. (Anadolu Agency)
Presiden Israel Tunjuk Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru
Willy Haryono • 8 November 2026 08:30
Tel Aviv: Presiden Israel Isaac Herzog akan menunjuk pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot, untuk membentuk pemerintahan baru, lapor juru bicaranya pada Sabtu, 7 November 2026.
Dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, sang jubir mengatakan Herzog telah memberitahukan niatnya kepada Eisenkot untuk memberikan mandat pembentukan pemerintahan.
Herzog mengundang Eisenkot ke kediaman presiden pada Minggu ini, 8 November 2026. Dalam pertemuan yang dijadwalkan pukul 17.00 waktu setempat, Herzog akan secara resmi menyerahkan mandat tersebut.
Dalam konsultasi dengan presiden, faksi-faksi parlemen yang mewakili 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai calon pembentuk pemerintahan.
Sementara itu, faksi yang mewakili 46 anggota merekomendasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pemimpin Partai Likud. Satu faksi dengan tujuh anggota tidak merekomendasikan kandidat mana pun.
Juru bicara mengatakan Herzog telah menggelar pembicaraan mendalam dalam beberapa hari terakhir dengan sejumlah tokoh dari berbagai spektrum politik, termasuk Netanyahu dan Eisenkot.
Setelah menerima mandat, seorang anggota Knesset memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi. Jika membutuhkan waktu tambahan, presiden dapat memberikan perpanjangan hingga 14 hari.
Kamis lalu, setelah menyelesaikan konsultasi dengan faksi-faksi parlemen, Herzog mengatakan akan menggelar pembicaraan tambahan sebelum mengambil keputusan.
Menurut dia, jumlah rekomendasi saja tidak cukup untuk menentukan siapa yang mampu membentuk pemerintahan, mengingat adanya perbedaan pendapat dan tuntutan mengenai pembagian jabatan kabinet di antara faksi-faksi.
Israel menggelar pemilihan parlemen pada 27 Oktober. Tidak satu pun dari dua blok politik utama berhasil memperoleh 61 kursi yang dibutuhkan untuk menguasai mayoritas di Knesset yang memiliki 120 anggota.
Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi, sedangkan Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot meraih 21 kursi. Partai-partai lainnya memperebutkan sisa kursi.
Hasil akhir pemilu menunjukkan blok pendukung Netanyahu menguasai 53 kursi, sementara partai-partai Israel yang menentangnya memperoleh 48 kursi. Dua daftar partai Arab, yakni Joint List dan United Arab List atau Ra'am, meraih total 19 kursi.
Jika digabungkan, partai-partai yang menentang Netanyahu memiliki 67 kursi dan merekomendasikan Eisenkot untuk menerima mandat pembentukan pemerintahan.
Namun, sejumlah partai besar dalam kubu Eisenkot menolak pembentukan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab. Karena itu, Eisenkot harus mencari cara untuk mengamankan mayoritas di parlemen atau membentuk pemerintahan minoritas dengan mengandalkan dukungan dari luar koalisi.
Menjembatani Perbedaan
Sementara itu, tujuh anggota Partai United Torah Judaism yang ultra-Ortodoks, bagian dari blok Netanyahu, tidak merekomendasikan kedua kandidat. Keputusan itu diambil di tengah perselisihan dengan sekutu mereka mengenai pengecualian wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks.Eisenkot harus menjembatani perbedaan di antara partai-partai yang menentang Netanyahu. Di sisi lain, Likud tetap menjadi partai tunggal terbesar di Knesset dengan 27 dari 61 kursi yang dibutuhkan untuk mencapai mayoritas.
Jika Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam 28 hari dan masa perpanjangan yang mungkin diberikan Herzog, Israel dapat kembali memasuki tahap konsultasi politik. Pemerintahan Netanyahu akan tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara hingga pemerintahan baru terbentuk.
Netanyahu merupakan salah satu perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang di Israel. Ia pertama kali menjabat pada 1996–1999, kembali berkuasa pada 2009 hingga 2021, kemudian menjabat lagi sejak Desember 2022.
Sejak 2020, Netanyahu menjalani persidangan di Israel atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus korupsi. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Baca juga: Koalisi Partai Arab Dukung Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Baru Israel