Kementerian Imipas Disebut Tengah Lakukan Reformasi Struktural

Jakarta: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan jajarannya melakukan reformasi struktural dan kultural. Hal itu dilakukan melalui peningkatan disiplin, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, pembentukan direktorat kepatuhan internal, dan penguatan tata kelola unit pelayanan teknis serta digitalisasi layanan publik.

"Hasil dari reformasi tersebut dapat terlihat dari capaian per 18 November 2025, yaitu perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian mencapai Rp9,2 triliun, yang melampaui target penerimaan dengan persentase sebesar 140,90 persen," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, saat membacakan sambutan Menteri Imipas, Agus Andrianto pada Hari Bakti Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dikutip dari Antara, Kamis, 20 November 2025.

Sementara itu, PNBP pemasyarakatan mencapai Rp45,8 miliar. Jumlah tersebut di atas target 451 persen.

"Transformasi digital layanan keimigrasian menjadi tonggak penting perjalanan Kemenimipas," ungkap Menteri Imipas dibacakan Ramdhani. 

Baca juga: Imigrasi Banten dan BP3MI Jalin Sinergi Perkuat Pencegahan TPPO Lewat Desa Binaan

Sejumlah langkah nyata dalam refomasi Kementerian Imipas diwujudkan melalui inovasi seperti 'Aplikasi All Indonesia'. Inovasi tersebut telah diimplementasikan di seluruh bandar udara dan pelabuhan internasional.

Selanjutnya, golden visa dengan realisasi nilai investasi sebesar Rp48,2 triliun, pengembangan autogate di seluruh bandara dan pelabuhan internasional dengan total sebanyak 266 autogate, serta pengembangan PMI Lounge, dan 'Immigration Lounge'. 

Kemenimipas juga melaksanakan transformasi pemasyarakatan dengan mendorong jajaran pemasyarakatan mengambil peran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Warga binaan diberdayakan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan dengan tata kelola yang profesional, partisipatif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

Total pemanfaatan lahan seluas 528 hektare dengan melibatkan 10.892 warga binaan pemasyarakatan untuk 76 klaster ketahanan pangan. Total upah yang diberikan kepada para warga binaan mencapai Rp700.153.577. 

"Upaya tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pemenuhan pangan, tetapi juga menjadi media pembinaan yang produktif dan berkelanjutan yang dapat bermanfaat saat warga binaan telah selesai melaksanakan hukuman dan kembali ke masyarakat," kata Menteri Imipas dibacakan Ramdhani.